Filipina dan Malaysia Tanggap Lonjakan Minyak Global Segera

Perang di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak global, memaksa banyak negara di Asia Tenggara menyesuaikan kebijakan energi mereka. Filipina dan Malaysia, dua negara yang sangat bergantung pada impor minyak, mengambil langkah darurat untuk menstabilkan pasokan bahan bakar domestik.

Di Filipina, pemerintah mengaktifkan dana darurat sebesar 20 miliar peso atau setara US$ 333 juta (sekitar Rp 5,6 triliun dengan kurs Rp 16.899). Dana ini ditujukan untuk memperkuat pasokan bahan bakar nasional.

“Langkah ini menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk melindungi rakyat Filipina dari guncangan pasokan eksternal, serta memastikan ketersediaan bahan bakar yang berkelanjutan memadai dan andal di seluruh negeri,” kata pernyataan resmi Kementerian Energi Filipina.

Pemerintah Filipina berencana membeli hingga dua juta barel bahan bakar, termasuk minyak bumi olahan dan gas minyak cair, guna menopang pasokan domestik. Pada 25 Maret 2026, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menginformasikan bahwa stok cadangan minyak nasional mencapai sekitar 45 hari.

Filipina mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyak mentahnya dari Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Ketergantungan ini membuat negara tersebut sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global.

Sejak awal konflik, Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional. Pemerintah membentuk komite khusus untuk memastikan kelancaran pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian, serta barang-barang penting lainnya.

“Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik,” ujar Presiden Marcos.

Di Malaysia, subsidi bahan bakar nasional harus disesuaikan secara signifikan. Subsidi bulanan untuk BBM jenis RON 95 dan solar naik dari 700 juta ringgit menjadi 3,2 miliar ringgit, setara US$ 177,4 juta menjadi US$ 810,9 juta (sekitar Rp 2,9 triliun menjadi Rp 13,6 triliun dengan kurs Rp 16.869).

Perubahan ini disebabkan oleh gangguan jalur Selat Hormuz, tempat 20% pasokan minyak dunia melewati. “Dalam waktu kurang dari seminggu, harga minyak global melonjak dari sekitar US$ 70 menjadi hampir US$ 120 per barel,” kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Walaupun Malaysia menghasilkan minyak, negara ini masih mengimpor hampir separuh pasokannya melalui rute yang terdampak konflik. Menurut data tahun lalu, Malaysia mengekspor minyak senilai US$ 5,5 miliar namun harus mengimpor hingga US$ 12,6 miliar, menciptakan defisit lebih dari US$ 7 miliar.

“Malaysia memang menghasilkan minyak, tetapi kita juga mengimpor lebih banyak minyak daripada yang kita ekspor,” tambah Anwar.

Anwar menjelaskan bahwa minyak mentah yang diimpor tidak langsung dapat dipakai. Ada biaya penyulingan, transportasi, hingga asuransi yang semuanya ikut meroket saat perang pecah. Kenaikan ini tentu mengancam biaya transportasi, harga pangan, hingga pengeluaran rumah tangga warga Malaysia.

Untuk melindungi masyarakat, pemerintah Malaysia telah meningkatkan subsidi agar warga tidak menanggung beban penuh dari kenaikan harga global. Anwar optimistis situasi dapat dilewati, mengingat pernah berhasil mengatasi badai serupa sebelumnya.

“Di masa-masa sulit ini, Malaysia memilih untuk menyerap sebagian dari tekanan biaya global demi melindungi rakyat,” jelas Anwar.

Peristiwa ini menyoroti betapa rentannya negara-negara yang bergantung pada impor minyak ketika terjadi konflik di jalur distribusi utama. Langkah darurat yang diambil oleh Filipina dan Malaysia menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan pasokan energi dan melindungi konsumen dari dampak harga yang tidak terduga.