Gerakan anti‑vaksin memicu penurunan cakupan imunisasi

Jakarta, 31 Maret 2026 – Gerakan anti‑vaksin kini dipandang sebagai penyebab utama rendahnya capaian imunisasi di Indonesia. Dampaknya terlihat pada peningkatan kasus campak yang kembali meluas.

Ketua Satgas Vaksinasi PAPDI, Dr. Sukamto Koesnoe, SpPD K‑A.I FINASIM, menegaskan bahwa capaian imunisasi beberapa tahun terakhir memang menurun. Salah satu contohnya adalah penyakit rubella atau Campak Jerman.

“Cakupan dosis pertama itu turun dari 92 persen di tahun 2025, menjadi 82 persen. Tadi WHO (menyarankan) 95 persen ya, kalau mau herd immunity itu 95 persen,” kata Dr. Sukamto di Jakarta Pusat, Selasa.

“Sementara dosis kedua lebih turun lagi, dari 82,3 persen menjadi 77,6 persen. Jadi angka ini masih jauh dari target WHO sebesar 95 persen,” sambungnya.

Dr. Sukamto menjelaskan bahwa meski jumlah kelompok anti‑vaksin tidak banyak, penyebaran informasi di media sosial membuat banyak orang ragu. “Karena sangat viral, bisa di media sosial, dilihat oleh ribuan orang dan ini menjadikan orang itu bingung. Kalau bingung akhirnya dia meng‑hold, kalau itu masih mending, kalau kemudian dia menjadi ikut, karena sebelumnya ragu‑ragu,” ia ungkap.

Selain itu, mobilisasi masyarakat yang tinggi juga menjadi faktor. “Kedua, ada sebab lain. Mobilisasi masyarakat yang tinggi membuat lonjakan kasus. Misalnya, di daerah outbreak, Aceh, kan sekarang gampang banget ya, baik pesawat, darat, laut itu mudah sekali orang berpindah,” tambah Dr. Sukamto.

Ia menegaskan peran penting dokter dalam mengajak masyarakat. “Kalau dokternya itu gencar, pandai menyampaikan manfaat vaksin, itu keberhasilan vaksinasi bisa mencapai 70 persen lebih. Itu kalau dokter dan pasiennya mau,” ia katakan.

“Bahkan kalau pasiennya nggak mau, itu kalau dokternya mau, itu pasien bisa menjadi mau (vaksinasi).”

Dengan data yang menunjukkan penurunan cakupan dosis pertama dan kedua, serta faktor sosial media dan mobilitas, situasi imunisasi Indonesia menuntut upaya lebih. Peran tenaga medis, terutama dokter, menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan angka vaksinasi.