Gubernur Jawa Timur: WFH Rabu, ASN Hemat 108k Liter BBM

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan baru: setiap hari Rabu akan menjadi hari Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengumuman ini diadakan di Surabaya pada 25 Maret 2025.

Wakil Gubernur Emil Dardak menjelaskan bahwa kebijakan ini dapat menghemat bahan bakar hingga 108.000 liter per pekan. Ia menekankan angka tersebut masih bersifat perkiraan kasar.

“Mohon disesuaikan lagi angkanya tapi angka perhitungan kasar sekitar 108.000 liter,” kata Emil di Surabaya, Rabu (25/3/2025).

Emil menyebut angka 108.000 liter berasal dari total ASN di Jawa Timur, yaitu 81.700 orang. Ia mengasumsikan setiap ASN menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat untuk bekerja setiap hari.

“81.700 ASN kalau asumsinya per ASN minimal menempuh 15 kilometer (sekali pergi, ditotal 30 kilometer pulang pergi) itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 Liter. Kalau asumsinya naik motor dan kalau asumsinya 40 sampai 50 kilometer itu 1 sampai 2 Liter kalau naik motor. Nah, kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruh dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM ya, karena masing-masing kendaraan beda soal perhitungan bahan bakar,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Jadi inilah yang kemudian 108.000 liter artinya penghematannya. Kalau diasumsikan mereka seluruhnya 81.000 itu naik motor,” tambahnya.

Emil juga mengingatkan bahwa tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah. Beberapa posisi, seperti guru dan tenaga kesehatan, harus hadir secara langsung untuk melayani masyarakat.

“Sedangkan kita juga tahu ada 40 ribu lebih tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan yang kemudian mereka kalau tidak ada study from home ya pasti mereka tetap harus masuk,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa kerja tenaga kesehatan dan pendidikan sudah dirancang sebagai kerja piket. Karena itu, pelayanan harus langsung bertemu masyarakat dan tidak dapat dilakukan daring, kecuali untuk pendidikan. Namun, ia menunggu arahan lebih lanjut.

“Tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan ini memang sudah didesain kerjanya dia itu adalah kerja piket. Nah, sehingga dan pelayanannya harus langsung ketemu masyarakat, enggak bisa daring, kecuali pendidikan. Tapi kita baru memperhatikan pernyataan dari Menko PMK bahwa tidak menerapkan pembelajaran secara daring tapi tetap luring begitu ya, jadi kita masih menunggu arahannya,” tandasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah provinsi berharap dapat menurunkan konsumsi BBM sekaligus menjaga layanan publik. Namun, implementasinya akan bergantung pada keputusan lebih lanjut dari kementerian terkait.