Gubernur Khofifah Tegaskan Perkuat Tata Kelola MBG

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa tata kelola yang baik harus menjaga kualitas layanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Pendampingan langsung dari kepala daerah akan memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, baik dari sisi distribusi, mutu layanan, maupun ketepatan sasaran penerima manfaat," ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (4/4/2026).

Gubernur menegaskan bahwa keterlibatan aktif kepala daerah melalui pemantauan langsung ke titik-titik pelaksanaan MBG, baik di sekolah maupun pondok pesantren, menjadi kunci keberhasilan program ini. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah diimbau untuk menjaga mutu layanan dan ketepatan sasaran penerima.

Menurut Khofifah, pelaksanaan MBG yang telah berjalan lebih dari satu tahun perlu dilakukan penguatan dan disempurnakan. Praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi di daerah lain, sementara kendala yang masih muncul harus segera diperbaiki secara bersama‑sama.

"Jika terdapat pelaksanaan MBG yang masih perlu perbaikan, segera kita benahi bersama. Sementara yang sudah baik, dapat menjadi referensi bagi daerah lain," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara SPPG, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam memastikan keberlanjutan program MBG. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045 melalui pemenuhan gizi peserta didik di sekolah dan pondok pesantren.

"Semoga program ini terus memberikan manfaat luas bagi peserta didik maupun para guru," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi BGN Suardi Samiran menyampaikan apresiasi atas komitmen Khofifah dalam mendorong percepatan implementasi MBG di Jawa Timur. Ia mengatakan, "Kami bangga dengan kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah yang sangat dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Suardi menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan serta penguatan implementasi program MBG. Ia juga menyoroti dampak ekonomi signifikan yang dihasilkan program ini, melibatkan produsen lokal dan pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok pangan.

"Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan pelaku usaha setempat," pungkasnya.

Program MBG menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga gizi dapat memperkuat distribusi makanan sehat kepada anak-anak, sekaligus menstimulasi ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM.