Hardiknas: Sri Untari Serukan Perubahan Pendidikan

Hardiknas 2026 menjadi titik tolak bagi Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, untuk meninjau ulang arah pendidikan nasional. Ia menilai hari ini, di mana seluruh negeri merayakan pendidikan, adalah saat yang tepat bagi para pemangku kepentingan untuk memikirkan perubahan mendasar.

Menurut Sri Untari, tantangan zaman semakin kompleks. Krisis iklim, ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, konflik geopolitik, hingga ancaman dehumanisasi akibat perkembangan digital menjadi sinyal bahwa pendidikan harus melahirkan generasi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap persoalan di sekitarnya.

“Hardiknas harus menjadi momentum untuk menata ulang orientasi pendidikan kita. Anak-anak kita tidak cukup hanya pintar berhitung, menghafal teori, atau mahir menggunakan teknologi. Mereka harus tumbuh menjadi manusia yang sadar terhadap lingkungan, peka pada penderitaan masyarakat, dan memiliki komitmen kuat kepada bangsa serta negara,” ujar Sri Untari pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan tidak boleh berhenti pada capaian akademik dan kecerdasan logika semata. Pendidikan harus bergerak menuju pembentukan karakter yang kuat, tangguh menghadapi perubahan, dan tetap memiliki semangat gotong royong. “Ke depan yang dibutuhkan adalah generasi kompetitif yang kolaboratif. Bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial,” tambahnya.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu lumbung sumber daya manusia nasional. Sri Untari menekankan bahwa kualitas pendidikan di provinsi ini harus melampaui target administratif. “Indikator keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari angka kelulusan, rerata nilai ujian, atau jumlah gedung sekolah baru. Yang lebih penting adalah sejauh mana lulusan pendidikan mampu hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya kesadaran sosial di kalangan lulusan. “Kalau sekolah menghasilkan lulusan yang cuek pada kemiskinan, tidak peduli kerusakan lingkungan, mudah terprovokasi hoaks, dan lemah nasionalisme, maka ada yang salah dalam proses pendidikan kita. Pendidikan sejati harus menghadirkan kesadaran,” tegas Sri Untari.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini pada Februari 2025 berada di angka 3,61%. Lulusan SMK justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 5,87%, disusul lulusan universitas sebesar 5,60%. Fakta ini menyoroti adanya persoalan keterhubungan antara pendidikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan pasar kerja.

Menurut Sri Untari, pendidikan tidak boleh hanya diarahkan untuk mencetak pencari kerja. “Sekolah dan kampus jangan hanya melahirkan pencari pekerjaan. Mereka harus melahirkan inovator, wirausahawan sosial, penggerak desa, peneliti, pendidik, dan warga negara yang aktif menyelesaikan masalah di lingkungannya,” jelasnya.

Era digital menempatkan generasi muda dalam arus informasi yang tak terhitung. Sri Untari menegaskan bahwa tanpa pendidikan karakter dan literasi kritis, anak muda rentan menjadi korban manipulasi opini, polarisasi politik, hingga budaya instan. “Sekarang anak-anak kita sangat cepat menerima informasi, tetapi belum tentu cepat memverifikasi. Mereka akrab dengan gawai, tetapi belum tentu akrab dengan nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Untuk menanggapi tantangan ini, Sri Untari mendorong penguatan kurikulum yang memberi ruang pada praktik sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan lingkungan, kewirausahaan berbasis komunitas, serta penguatan sejarah kebangsaan. Ia menekankan pentingnya siswa memahami realitas sosial di lapangan. “Anak didik perlu dikenalkan pada desa, nelayan, petani, UMKM, kawasan industri, persoalan sampah, hingga tantangan kemiskinan kota. Dengan begitu, pendidikan tidak terjebak di ruang kelas semata,” katanya.

Guru, menurut Sri Untari, memiliki peran sentral dalam agenda tersebut. “Tidak mungkin kita bicara generasi emas jika gurunya belum dimuliakan. Guru harus diberi ruang berkembang, dilatih menghadapi perubahan zaman, dan didukung penuh agar bisa mendidik dengan tenang dan bermutu,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan tentang bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam dua dekade mendatang. Semua tergantung pada kualitas pendidikan hari ini. “Bonus demografi tidak datang dua kali. Karena itu, pendidikan kita harus menyiapkan generasi yang kuat mentalnya, sehat pikirannya, terampil tangannya, dan luhur hatinya,” pungkas Sri Untari.

Kesimpulannya, Sri Untari menegaskan bahwa Hardiknas 2026 bukan sekadar perayaan, melainkan panggilan untuk merombak sistem pendidikan. Fokus harus beralih dari sekadar angka dan kompetisi ke pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan kemampuan praktis. Dengan pendekatan ini, Jawa Timur dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.