Harga Plastik Naik, TPS Surabaya Jadi Target Pemulung

Harga sampah plastik di pasar telah melonjak, membuat pemilahan sampah liar di beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Surabaya semakin marak. Kondisi ini memaksa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memperketat pengawasan di area TPS agar tidak lagi menjadi tempat bongkar muat sampah bagi pencari plastik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Surabaya, M Fikser, menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik membuat sampah non‑organik kini banyak diburu pemulung maupun pengepul. “Memang harga lagi naik di pasaran ya, sehingga kemudian hasil pemilahan sampah yang dilakukan di TPS itu diburu sama pemulung, khususnya pemulung sampah,” jelas Fikser.

Fenomena perburuan sampah plastik ini terlihat di sejumlah TPS 3R di Surabaya. Sampah plastik dipilah lebih dulu dan ditumpuk karena memiliki nilai ekonomi tinggi serta banyak dipesan oleh pengepul. “Sehingga kemudian di TPS 3R kami yang jumlahnya ada sekitar 12 itu sudah dipisahkan semua, ditumpuk, karena sampah plastik itu kalau saya tanya sudah dipesan sama orang,” ujarnya.

Menanggapi situasi ini, DLH Surabaya menegaskan perlunya pengawasan ketat di sekitar TPS. Fikser menekankan agar pemilahan sampah dilakukan sebelum sampah masuk ke TPS sehingga lokasi pembuangan tetap bersih dan hanya menampung residu. Pengetatan pengawasan juga dilakukan karena banyak yang menunggu gerobak sampah datang untuk kemudian dibongkar di sekitar TPS.

Melihat momentum kenaikan harga plastik, DLH mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan memilah sampah non‑organik dari rumah. Hal ini dapat menjadi sumber tambahan pendapatan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya mengatakan DLH saat ini memiliki enam bank sampah induk yang dapat menampung sampah bernilai ekonomis dari masyarakat.

DLH juga siap memfasilitasi jadwal pengambilan sampah hasil pemilihan warga melalui koordinasi bersama RT dan RW. “Jadi bank sampah induk ada enam, salah satunya ada juga kita fasilitasi di kantornya DLH, itu membeli sampah‑sampah yang memang punya nilai ekonomis,” terangnya.

Menurut Fikser, pengumpulan sampah nantinya dapat dilakukan secara kolektif di tingkat lingkungan, seperti di Balai RW, Balai RT, atau titik yang telah disepakati warga sebelum diambil petugas DLH untuk ditimbang dan dibayar.

Dengan langkah ini, DLH berharap proses pemilahan dan pengumpulan sampah menjadi lebih terstruktur. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta aktif, sehingga TPS tetap bersih dan sampah non‑organik dapat dimanfaatkan secara ekonomi.