Harga Plastik Naik, UMKM Tertekan: DPR Dorong Tindakan Segera

Harga plastik telah naik beberapa waktu terakhir, menimbulkan tekanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kenaikan ini dipicu gangguan rantai pasok global dan industri petrokimia, sehingga biaya produksi melonjak dan berdampak pada sektor riil.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar, Firnando Ganinduto, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa respons kebijakan yang konkret. Ia menilai pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.

Menurut Firnando, lonjakan harga plastik yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir telah menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil. Di sisi lain, pelaku UMKM berada dalam posisi dilematis karena tidak dapat dengan mudah menaikkan harga jual tanpa berisiko kehilangan konsumen.

“Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM. Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal,” ujarnya dalam keterangan, Senin 06 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk nyata dari cost‑push inflation, yaitu kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan. Dalam kondisi seperti ini, UMKM menjadi pihak yang paling rentan karena keterbatasan daya tawar dan akses terhadap alternatif bahan baku.

Lebih lanjut, Firnando menilai pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui beberapa langkah, seperti pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan global.

Ia juga menekankan bahwa dalam waktu dekat langkah percepatan pengadaan bahan baku impor harus segera dilakukan dengan menjalin kerja sama langsung dengan negara-negara penyedia utama bahan baku plastik, sehingga pasokan dapat segera masuk ke dalam negeri dan tekanan harga bisa diredam dalam waktu singkat.

Selain itu, ia mendorong adanya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha jika terjadi tersendatnya pasokan bahan baku plastik, khususnya nafta.

“Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global. Intervensi yang cepat dan tepat, termasuk percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen bahan baku plastik, sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” tegasnya.

Situasi ini menyoroti betapa pentingnya kebijakan yang responsif terhadap fluktuasi harga bahan baku. Dengan pengawasan distribusi dan kerja sama internasional, pemerintah dapat menstabilkan pasokan dan melindungi UMKM dari dampak biaya produksi yang terus meningkat.