HKI Tuntut Tim Pengawalan Investasi Setelah Kunjungan Prabowo

HKI mengapresiasi langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan kenegaraan luar negeri. Keberhasilan ini berhasil menggalang investasi dari Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jepang, dan Republik Korea.

Namun, HKI mengingatkan bahwa tantangan muncul di tahap implementasi. Akmahd Ma'ruf Maulana, Ketua Umum HKI, menegaskan bahwa pemerintah perlu membentuk Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi sebagai tindak lanjut dari komitmen investasi yang sudah disepakati.

“Presiden sudah bekerja luar biasa menjemput bola ke mancanegara, kami sangat apresiasi tinggi. Namun, kami di HKI dan Kadin mencermati bahwa di lapangan masih ditemukan sumbatan dan hambatan. Birokrasi yang berbelit, inkonsistensi regulasi pusat-daerah, serta kendala teknis lainnya seringkali membuat investor ragu untuk melakukan groundbreaking,” ujar Ma'ruf Maulana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14 April 2026).

Ia menegaskan bahwa Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi harus berfungsi sebagai unit reaksi cepat yang mampu membedah sumbatan investasi secara end-to-end. Ma'ruf mencontohkan, investor dari Jepang, Korea, dan AS dikenal sangat detail dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

Jika sumbatan di lapangan tidak segera dibersihkan, Indonesia berisiko kehilangan momentum emas ini. Meski begitu, Ma'ruf optimis pemerintah tidak akan kehilangan momentum jika Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi terbentuk.

“Kita tidak ingin komitmen besar ini hanya menjadi seremoni penandatanganan saja. Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi ini harus memastikan setiap dolar yang dijanjikan benar-benar masuk ke kawasan industri dan memberikan dampak ekonomi nyata,” tambahnya.

Ia menambahkan, Indonesia tetap berpeluang besar menjadi pusat produksi rantai pasok global. Namun ia menekankan, tidak boleh ada benturan kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

“Sudah saatnya kita bekerja keras menarik investasi sebesar-besarnya. Kami berharap kita dapat mengesampingkan sekat-sekat dan kepentingan politik agar Indonesia menjadi destinasi investasi global yang aman dan nyaman,” pungkas Ma'ruf.

Perluasan investasi ini menandai langkah penting bagi Indonesia. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, potensi tersebut dapat terhambat. Keberhasilan akan bergantung pada seberapa cepat Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi dapat mengatasi birokrasi dan memastikan dana masuk ke proyek nyata.