Hukuman PSSI atas Kerusuhan Suporter: Apakah Cukup Efektif?

Fenomena kerusuhan suporter di sepak bola Indonesia terus menjadi sorotan. Aksi turun ke lapangan, penyalaan flare, dan perusakan fasilitas stadion menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI meliputi denda, larangan bermain tanpa penonton, dan sanksi tambahan. Namun, apakah hukuman ini cukup efektif dalam menekan perilaku oknum suporter?

Pengamat sepak bola Doni Setiabudi menilai hukuman sudah berat, namun perilaku oknum suporter masih terus berulang. Ia menekankan perlunya langkah yang lebih tegas dan modern.

Contoh kasus: Persela Lamongan pernah dihukum larangan bermain tanpa penonton selama satu musim. Hal ini mengakibatkan hilangnya pemasukan pertandingan dan membuat beberapa investor mundur.

Persipura Jayapura juga mengalami hukuman serupa. Klub ini harus menanggung biaya operasional lebih tinggi, sementara pendapatan dari tiket dan penonton praktis hilang.

Kasus terbaru terjadi pada laga PSM Makassar kontra Persib Bandung. Suporter masuk ke lapangan membuat klub berada dalam posisi dirugikan dan terancam sanksi tambahan.

Doni Setiabudi menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah terasa. Contohnya Persib Bandung yang kena denda AFC sampai Rp3,5 miliar dan larangan didampingi penonton beberapa pertandingan. Itu jelas berat dan sangat merugikan klub,

Ia menekankan bahwa regulasi harus ditegakkan secara konsisten. Kalau regulasinya mengatakan pelanggaran tertentu hukumannya sekian, ya harus diterapkan seperti itu. Jangan sampai sanksi muncul berdasarkan persepsi atau suka tidak suka terhadap klub tertentu, katanya.

Doni juga mengusulkan penggunaan teknologi face recognition untuk mengidentifikasi pelaku kerusuhan. Kalau memang mau ada efek jera, pelaku kerusuhan harus bertanggung jawab langsung. Jangan cuma klub yang dihukum. Kalau perlu dikaitkan juga dengan pidana, katanya.

Ia menilai pentingnya edukasi kepada suporter. Jadi suporter juga harus sadar bahwa menjaga keamanan stadion itu menguntungkan mereka sendiri, ujarnya.

Chief Executive Officer Deltras FC Sidoarjo, Amir Burhanuddin, setuju bahwa perilaku suporter harus berubah. Perilaku supporter yang harus berubah, jangan semaunya sendiri. Sepak bola itu harus siap menang dan kalah. Jujur saja, makin ke sini perilaku suporter makin meresahkan publik dan pengelola klub, ujar Amir.

Amir menegaskan bahwa keputusan Komdis PSSI sudah sesuai aturan. Putusan Komdis PSSI sebenarnya sudah sesuai ketentuan, meski tetap klub yang sejatinya dirugikan, katanya.

Ia juga menyoroti bahwa edukasi dan sosialisasi sudah dilakukan, namun perilaku belum berubah. Mau formula apa pun kalau perilaku suporter kita tidak berubah ya susah. Edukasi dan sosialisasi menurut kami sudah tidak kurang-kurang, ungkapnya.

Amir menegaskan bahwa aparat keamanan tidak lagi mentoleransi pelanggaran hukum di stadion. Mereka harus disamakan dengan masyarakat umum. Kalau melanggar ya ditindak, tegas Amir.

Kerusuhan suporter menimbulkan dampak finansial yang signifikan bagi klub. Peringatan tanpa penonton mengurangi pendapatan, sementara sponsor dapat mundur. Hal ini menurunkan profesionalisme kompetisi.

Untuk mengatasi masalah ini, semua pihak harus bekerja sama. PSSI, operator liga, klub, aparat keamanan, dan suporter perlu terlibat dalam menciptakan atmosfer sepak bola yang aman dan profesional.

Dengan pendekatan yang konsisten, edukasi yang berkelanjutan, dan teknologi yang tepat, harapannya perilaku suporter dapat berubah. Klub dapat memulihkan pendapatan, sponsor kembali, dan pertandingan menjadi lebih aman.

Situasi ini menunjukkan bahwa hukuman saja tidak cukup. Perubahan perilaku suporter, komunikasi yang jelas, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk menjaga integritas sepak bola Indonesia.