ICW: Mark Up Rp 69 Juta per Unit Mobil Koperasi Desa

Jakarta — Ada dugaan mark up dalam anggaran pengadaan mobil pick up untuk Koperasi Desa Merah Putih. Temuan ini disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW menemukan adanya penggelembungan anggaran pada pengadaan kendaraan tersebut. Dari hasil penyelidikan mereka, diduga ada selisih harga pembelian sebesar Rp 61 juta hingga Rp 69 juta per unit pick up. Jika dikalikan dengan target pengadaan sebanyak 80 ribu unit, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 4,86 triliun sampai Rp 5,54 triliun.

"Secara keseluruhan, temuan ICW menunjukkan bahwa pengadaan mobil pikap Koperasi Desa Merah Putih berpotensi tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan usaha yang sehat," tulis ICW dalam pernyataannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui data yang menjadi dasar temuan ICW tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan akan melalui audit terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan.

"Kan nanti diaudit, begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman," kata Purbaya.

Sebagai informasi tambahan, PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 kendaraan niaga dari India senilai Rp 24,66 triliun. Kontrak ini mencakup pengadaan dari dua produsen otomotif asal India. Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pickup dipasok oleh Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors. Rinciannya, 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menjelaskan bahwa perusahaannya mengajukan penawaran pembelian secara gelondongan atau dalam jumlah besar. Pembelian dalam jumlah besar seharusnya mendapatkan harga yang lebih ekonomis dan efektif, sesuai dengan anggaran negara. Menurut Joao, hanya produsen India yang bersedia memenuhi permintaan tersebut.

Pabrikan lokal yang sudah lama mendominasi pasar Indonesia disebut enggan memberikan fleksibilitas harga. "Mereka (produsen lokal) cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka, tetap dihitung per unit. Menurut saya itu tidak fair," tegas Joao.

Karena produsen lokal tetap bertahan pada skema harga pasar biasa atau per unit, pihaknya memilih mencari alternatif ke luar negeri. India, melalui Tata Motors dan Mahindra, memberikan penawaran yang lebih masuk akal bagi anggaran proyek Koperasi Merah Putih. Keputusan impor ini akhirnya menjadi langkah terakhir yang terpaksa diambil.

Dari fakta yang ada, terlihat bahwa persoalan utama bukan hanya soal dugaan mark up, tetapi juga soal ketidakmampuan produsen lokal menawarkan harga grosir yang kompetitif. Hal ini memicu keputusan impor yang kontroversial dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.