Indonesia dan Rusia Sepakati Pasokan Minyak LPG Tambahan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Sergey Tsivilev, Menteri Energi Rusia, di Surabaya. Keduanya sepakat menambah pasokan minyak mentah (crude), LPG, dan mengembangkan fasilitas penyimpanan (storage). Langkah ini menarik perhatian para pakar energi.

Ridho Hantoro, pakar dari Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menilai tambahan pasokan dari Rusia sebagai langkah taktis yang masuk akal dalam upaya diversifikasi energi nasional. “Kebijakan itu dinilai dapat memperluas opsi pasokan, bahkan sekaligus mengurangi risiko konsentrasi impor yang selama ini menjadi salah satu kerentanan Indonesia. Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” kata Ridho saat dihubungi, 17 April 2026.

Ridho menambahkan bahwa pembangunan fasilitas storage lebih penting daripada sekadar menambah volume pasokan. “Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak boleh berhenti pada capaian diplomatik semata. “Keberhasilan kebijakan ini nanti tidak diukur dari headline diplomatiknya, tetapi dari hal-hal yang sangat konkret, apakah harga pasokan lebih kompetitif, apakah crude-nya cocok untuk kilang, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, apakah storage berada di lokasi logistik yang tepat, dan apakah stok itu benar-benar bisa diakses cepat saat krisis,” jelasnya.

Ridho juga menempatkan kerja sama ini dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi nasional. Ia mengingatkan bahwa tambahan pasokan dari luar negeri tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tanpa penguatan sektor energi domestik. “Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir. Indonesia tetap perlu paralel memperkuat lifting domestik, upgrading kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi LPG, bioenergi, dan percepatan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” urainya.

Sementara itu, Ahmad Nizar Hilmi, dosen dan peneliti kebijakan publik di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), juga mengapresiasi langkah pemerintah. Ia menilai kerja sama ini tidak hanya berdimensi teknokratis, tetapi juga berkaitan dengan dinamika ekonomi-politik energi global. “Dalam perspektif kebijakan, kerja sama pasokan energi dengan Rusia perlu dibaca bukan sekadar solusi teknokratis untuk menambah stok, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang membentuk pilihan kebijakan domestik,” kata Nizar.

Menurutnya, kebijakan tersebut tetap relevan sebagai langkah stabilisasi di tengah tekanan global. “Menjaga suplai dan harga tetap terkendali berarti meredam potensi tekanan sosial akibat inflasi dan gejolak ekonomi. Karena itu, kebijakan ini bersifat pragmatis dalam jangka pendek, tetapi berisiko menjadi ‘manajemen ketergantungan’ jika tidak diiringi agenda perbaikan lain yang lebih mendasar,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, pertemuan antara Bahlil dan Sergey menandai langkah konkret Indonesia dalam memperluas sumber daya energi. Namun, para pakar menekankan bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada implementasi teknis, harga yang kompetitif, dan integrasi kebijakan domestik yang mendukung ketahanan energi. Dengan memperkuat infrastruktur storage, menyesuaikan jenis crude dengan kilang, serta memperhatikan aspek logistik dan akses cepat saat krisis, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus menjaga stabilitas harga. Langkah ini, bila disertai dengan upaya peningkatan kapasitas kilang, efisiensi konsumsi BBM, dan diversifikasi energi, dapat menjadi bagian penting dari strategi transisi energi nasional.