Indonesia Ganti DTKS jadi DTSEN, Fokus Bantuan di Desil 1-4

Mulai tahun 2026, kebijakan bantuan sosial di Indonesia mengalami perubahan besar. Pemerintah mengganti sistem pengelompokan penerima bantuan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ke DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Dengan cara ini, siapa yang berhak menerima bantuan ditentukan secara lebih akurat berdasarkan posisi ekonomi masing‑masing.

Perubahan ini dimaksudkan untuk mempersempit sasaran bantuan agar lebih tepat sasaran. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk memfokuskan bantuan pada kelompok yang paling membutuhkan. Ia mengatakan:

“Bapak ibu sekalian ini adalah arah kebijakan Kemensos. Pertama, mengalihkan ke yang lebih membutuhkan, mengalihkan PBI dari desil 8-10 ke desil 105 yang belum terlindungi,” ujar Mensos. “Memperluas perlindungan bagi kelompok paling rentan, menjaga keadilan dan sistem jaminan sosial. Catatan kami DTSEN terus mengalami pemuthakiran dan kami yakin kalau ini dilakukan terus secara bersama-sama akan semakin akurat,” sambungnya.

Intinya, bantuan seperti PBI, BPJS, dan program lainnya akan difokuskan pada masyarakat miskin ekstrem dan kelompok paling rentan. Untuk itu, pemerintah menggunakan sistem desil, yaitu pembagian masyarakat menjadi sepuluh tingkat berdasarkan kesejahteraan.

Desil 1 hingga Desil 10 mencerminkan rentang ekonomi dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Semakin rendah angka desil, semakin tinggi peluang seseorang menerima bantuan. Sistem ini diambil dari Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026 yang disusun oleh Tim Kantor Staf Presiden.

Berikut rincian kategori desil:

• Desil 1 (Sangat Miskin): 10% terbawah, tanpa pekerjaan tetap, pendapatan tidak menentu.
• Desil 2 (Miskin): 10-20% terbawah, rentan kenaikan harga, tidak memiliki tabungan.
• Desil 3 (Hampir Miskin): 20-30% terbawah, rawan jatuh miskin jika terjadi guncangan ekonomi.
• Desil 4 (Rentan Miskin): 30-40% terbawah, kondisi stabil namun rentan pada darurat.
• Desil 5 (Pas-pasan): 40-50% terbawah, masih belum sepenuhnya sejahtera.
• Desil 6-10 (Menengah ke Atas): 50-100% atas, dianggap cukup sejahtera.

Setiap program bantuan sosial memiliki batasan desil tertentu. Berikut kriteria penerima bansos terbaru berdasarkan DTSEN:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Desil 1-4, kuota 10 juta keluarga. Tidak semua keluarga di desil 1-4 otomatis menerima PKH; prioritas diberikan pada desil bawah.

Bantuan Sembako (BPNT)

Desil 1-5, kuota 18,2 juta keluarga. Prioritas tetap pada desil bawah, meski jumlah penerima terbatas.

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Desil 1-5, kuota 96,8 juta jiwa. Penerima dipilih berdasarkan prioritas desil bawah.

Dengan terus memutakhirkan DTSEN, pemerintah berharap sistem ini akan semakin akurat. Karena jumlah penerima bansos terbatas, tidak semua keluarga di desil 1-4 mendapatkan bantuan. Penetapan desil yang lebih lebar membantu mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi.

Penggunaan desil akan disesuaikan secara bertahap. Misalnya, PKH akan fokus pada desil 1, BPNT pada desil 1-2, dan PBI pada desil 1-4.

Untuk memudahkan masyarakat, pemerintah menyediakan dua cara cek status desil dan penerima bansos:

1. Melalui situs resmi

Buka https://cekbansos.kemensos.go.id/. Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Masukkan nama lengkap sesuai KTP dan kode verifikasi. Tekan “Cari Data”. Jika terdaftar, sistem menampilkan status penerima bansos dan desil.

2. Melalui aplikasi Bansos Kemensos

Download aplikasi “Cek Bansos Kemensos”. Login dengan akun terdaftar. Pilih menu “Cek Bansos”, masukkan data wilayah dan nama lengkap. Tekan “Cari Data”. Hasilnya akan menunjukkan status penerima bansos dan posisi desil.

Dengan kedua metode tersebut, setiap warga dapat mengetahui apakah mereka termasuk dalam kategori yang berhak menerima bantuan sosial. Informasi desil menjadi acuan penting untuk memahami prioritas bantuan.

Perubahan kebijakan ini menandai pergeseran fokus bantuan sosial dari sistem yang lebih luas ke sistem yang lebih tersegmentasi. Dengan menggunakan data tunggal dan sistem desil, pemerintah berharap bantuan dapat lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan keadilan sosial. Masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan mungkin tidak lagi masuk daftar, sementara kelompok paling rentan akan mendapatkan perlindungan lebih kuat.