ITB Siap Berperan dalam Manajemen SPPG Nasional Gizi

Institut Teknologi Bandung (ITB) mengirim sinyal positif terkait wacana keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini merupakan inisiatif Badang Gizi Nasional (BGN) guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Rektor ITB periode 2025-2030, Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., menyatakan bahwa sebagai institusi pendidikan, ITB memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan solusi bagi persoalan bangsa. Menurutnya, keterlibatan kampus dalam SPPG bukan sekadar urusan administratif, melainkan kontribusi nyata melalui keahlian teknis dan manajemen.

“Universitas itu kan seperti tadi kita sampaikan harus memberi solusi gitu ya. Jadi kalau kita diminta untuk memberi solusi masa kita kemudian bilang enggak. Gitu kira-kira saya pikir” ujarnya, Minggu, 10 Mei 2026. Tatacipta menyoroti peran strategis ITB dalam menanggapi kemungkinan kolaborasi kampus dengan SPPG.

Ia menjelaskan bahwa secara institusi akademik, ITB tidak memungkinkan untuk mengelola operasional layanan gizi secara langsung. Namun, peluang besar terbuka melalui unit-unit bisnis atau anak perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dimiliki oleh ITB.

“Kalau mendirikan SPPG di lingkungan ITB-nya sendiri enggak mungkin, tapi bisa jadi ada unit yang dikembangkan, karena ITB itu punya banyak PT” tambahnya.

Fokus utama ITB saat ini adalah merancang model atau prototipe yang matang. Tatacipta menegaskan pentingnya membangun program ini di atas fondasi dan proses yang benar agar hasil yang didapatkan bisa maksimal.

“Harus jadi prototipe bagaimana kita mengelola program dengan baik ya untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi kalau sampai ITB misalnya diminta untuk membuat prototipe, model yang seperti apa sih gitu ya, maka kita akan upayakan supaya itu akan jadi model yang bagus” tegasnya.

ITB berkomitmen memastikan program SPPG yang dijalankan di lingkungan kampus dapat dibuktikan efektivitasnya melalui hasil yang terukur. Implementasi ini diharapkan mampu menjadi standar nasional bagi pengelolaan pemenuhan gizi yang terintegrasi dengan ekosistem akademik.

Dengan pendekatan ini, ITB menegaskan perannya sebagai pelopor dalam memanfaatkan keahlian teknis dan manajemen perguruan tinggi untuk memecahkan masalah publik, khususnya dalam bidang gizi. Program ini menandai langkah konkret menuju kolaborasi antara dunia akademik dan kebijakan kesehatan nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan standar pemenuhan gizi di Indonesia.