Jakarta Hapus 3 Billboard Film 'Aku Harus Mati' Karena Keluhan

Surabaya, perbincangan hangat di media sosial mengenai baliho promosi film Aku Harus Mati menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan warga. Iklan tersebut tersebar di beberapa titik, salah satunya di Jakarta, dan sudah diturunkan.

Unggahan viral pada 5 April 2026 menampilkan papan reklame bertulisan Aku Harus Mati dengan latar belakang makhluk berwarna biru bermata merah. Konten ini menuai banyak keluhan dari masyarakat.

Satriadi Gunawan, Satpol PP DKI Jakarta, menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan biro reklame yang menayangkan iklan tersebut. Hasilnya, billboard film harus segera diturunkan. “Sudah, sudah, iya. Jadi kita sudah koordinasi sama biro reklamenya untuk segera menurunkan. Betul, betul (yang menurunkan bilboard pihak biro),” ujarnya ketika dihubungi.

Sejauh ini, tiga papan reklame telah diturunkan. Satu dihapus pada 4 April 2026 dan dua lagi pada 5 April 2026. Penurunan iklan juga mempertimbangkan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Lokasi yang terpengaruh berada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Satriadi menambahkan, “Ada yang kemarin (diturunkan), ada yang hari ini. Kemarin satu, hari ini dua.” Ia menjelaskan bahwa sudah tiga billboard terkait yang diturunkan di Jakarta. “Jika ada informasi billboard yang berisi iklan film tersebut di lokasi lain akan diambil tindakan serupa,” tambahnya.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah menjaga kenyamanan warga di ruang publik. “Total ada tiga lokasi yang sudah kami tertibkan, yaitu dua lokasi berbentuk banner dan satu lokasi videotron. Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau situasi di lapangan dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” jelasnya.

Yustinus menambahkan, “Ruang publik harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua kalangan, termasuk anak-anak. Karena itu, setiap materi komunikasi di ruang publik perlu memperhatikan aspek kepatutan dan dampak psikologis bagi masyarakat luas.”

Secara keseluruhan, penurunan baliho ini menunjukkan respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan publik. Tindakan tersebut menegaskan komitmen menjaga kenyamanan dan keamanan ruang publik, sekaligus memperhatikan dampak psikologis yang dapat ditimbulkan oleh materi promosi yang kontroversial.