Jawa Barat Fokus Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur 2027

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Rabu, 15 April 2026. Forum ini menjadi ajang bagi pemerintah provinsi untuk menyampaikan arah dan prioritas pembangunan di masa depan.

Di tengah diskusi, Dedi menegaskan bahwa fokus utama tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyoroti pendidikan sebagai salah satu pilar utama. “Prioritas tetap dong di layanan kebutuhan dasar, yaitu optimalisasi layanan pendidikan agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa bersekolah sampai SMA dan SMK dengan dua kebijakan, membangun ruang kelas baru, memberikan subsidi pada masyarakat miskin untuk sekolah, baik di negeri maupun swasta,” ujarnya di Gedung Pakuan, Bandung.

Selain pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Pemprov Jawa Barat menyiapkan skema pembiayaan bagi masyarakat tidak mampu yang belum tercover jaminan kesehatan. “Peningkatan layanan dasar kesehatan agar seluruh rakyat Jawa Barat memiliki keterjangkauan dalam mendapat layanan ketika mereka sakit,” kata gubernur. Ia menambahkan bahwa bagi mereka yang belum terjamin, pemerintah akan menyediakan ruang kelas 3 di rumah sakit tertentu yang ditunjuk, dibiayai oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemkot.

Di sektor pembangunan fisik, Dedi menekankan pentingnya penguatan infrastruktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. “Layanan infrastruktur jalan, irigasi, sarana air bersih itu menjadi fokus utama kita, mendorong pertumbuhan sektor industri karena itu menjadi penggerak ekonomi,” jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas antarwilayah untuk mendukung pengembangan kawasan industri di berbagai daerah. “Bagaimana tumbuh industri di berbagai wilayah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan industri dengan mendorong konektivitas infrastruktur, mulai dari pelabuhan, jalan tol, hingga jalan-jalan yang terakses ke warga,” tambahnya.

Dedi menegaskan bahwa pembangunan di Jawa Barat akan tetap berbasis pada keseimbangan lingkungan dan pemerataan wilayah. Ia menggambarkan konektivitas itu mencakup seluruh wilayah Jawa Barat. “Ini yang menjadi fokus kita dan pembangunannya tetap memiliki basis pembangunan berbasis kearifan lingkungan. Desa-desa harus mempertahankan keasriannya, wilayah pesisir harus terjaga, wilayah pegunungan harus terjaga dengan akses transportasi darat yang memadai, terkoneksi dari mulai pusat kota sampai ke pelosok desa,” jelasnya. Ia mencontohkan wilayah mulai Depok, Bekasi sampai ke Pangandaran, dari Cirebon sampai ke Bogor dan Sukabumi, semuanya terkoneksi.

Selama Musrenbang, Dedi juga menjelaskan kebijakan penganggaran infrastruktur yang ditetapkan sebesar 7,5 persen dari APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kebijakan kita (menganggarkan 7,5% untuk infrastruktur), karena kan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus selaras dalam kebijakan. Jadi 7,5% dari anggaran infrastruktur dari APBD itu bukan keinginan Gubernur, tapi keinginan masyarakat,” tegasnya. Menurutnya, kebijakan tersebut lahir dari aspirasi warga yang menginginkan perbaikan jalan dan konektivitas dengan target seluruh Jawa Barat saling terkoneksi dengan jalan di tahun 2029 mendatang. “Kita tahulah usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada kita selalu jalan. Tujuannya apa? Tujuannya di 2029 konektivitas sudah terbangun sampai desa. Jadi tidak ada lagi jalan-jalan di desa yang buruk,” pungkas Dedi.

Acara tersebut menegaskan komitmen pemerintah Jawa Barat untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan konektivitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing provinsi di tingkat nasional.