Jepang Kehilangan 3 Juta Penduduk, Populasi Menurun 123 Juta

Krisis demografi di Jepang semakin memprihatinkan. Dalam lima tahun terakhir, negara Matahari Terbit kehilangan sekitar 3 juta penduduk. Penurunan terbesar terjadi sejak pemerintah memulai sensus pada 1920.

Data sensus yang dirilis pemerintah menunjukkan jumlah penduduk pada 1 Januari 2025 mencapai sekitar 123 juta jiwa, turun dari 126,1 juta jiwa pada 1 Januari 2020. Penurunan ini menandai masalah populasi menua dan tingkat kelahiran yang rendah.

Populasi Jepang mencapai puncaknya pada 1 Januari 2008 dengan sekitar 128 juta jiwa. Namun, angka tersebut terus menyusut. Proyeksi menunjukkan bahwa pada 1 Januari 2070 hanya akan tersisa sekitar 87 juta jiwa.

Saat ini, ukuran populasi Jepang hampir kembali ke level yang sama seperti pada 1 Januari 1989. Hal ini menandakan tren penurunan yang sudah berlangsung lama.

Selama beberapa dekade, pemerintah berupaya mendorong generasi muda memiliki lebih banyak anak untuk memperlambat laju penuaan. Namun, kebijakan tersebut belum mampu membalikkan tren penurunan angka kelahiran. Akibatnya, Jepang kini menjadi salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. Untuk setiap satu bayi yang lahir, terdapat dua kematian.

Penurunan jumlah penduduk tidak hanya memengaruhi struktur usia masyarakat, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan, dan memperparah kekurangan tenaga kerja.

Data sensus menunjukkan hampir seluruh wilayah Jepang terdampak krisis demografi. Sebanyak 45 dari 47 prefektur melaporkan penurunan jumlah penduduk pada 1 Januari 2025, dengan laju penyusutan yang terus meningkat.

Wilayah dengan penurunan paling tajam adalah Prefektur Akita dan Prefektur Aomori. Dalam periode 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2025, populasi di kedua wilayah tersebut menyusut sekitar 8 persen. Kedua prefektur tersebut dikenal memiliki populasi lansia yang besar.

Di sisi lain, banyak anak muda memilih meninggalkan daerah tersebut untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar karena upah yang stagnan dan kondisi musim dingin yang berat. Akibatnya, sekolah yang kehilangan murid terpaksa dialihfungsikan menjadi panti jompo atau pusat komunitas.

Jutaan rumah dibiarkan kosong, sementara rumah sakit, kantor pemerintahan, dan layanan transportasi mulai mengurangi jumlah pegawai. Beberapa jalur kereta bahkan harus ditutup karena minim pengguna.

Sejumlah ahli menilai Jepang telah memasuki fase yang sulit dipulihkan dalam waktu dekat. Perubahan struktural ini menuntut kebijakan baru yang lebih agresif terhadap migrasi, kebijakan keluarga, dan inovasi ekonomi.

Jepang menjadi contoh bagaimana negara maju dapat menghadapi tantangan demografi. Perubahan ini menuntut perhatian serius dari semua pihak, karena dampaknya meluas ke sektor sosial, ekonomi, dan kesehatan publik.