Jombang Padat, Jalan Kayen Berantakan Karena Macet Utama

Jombang mengalami kemacetan parah di lajur arteri Bandar Kedungmulyo pada Senin, 23 Maret 2026. Karena jalan utama macet, para pemudik terpaksa memilih jalur alternatif lewat perkampungan.

Jalur alternatif ini adalah jalan perkampungan di Desa Kayen, yang juga dikenal sebagai jalan tikus karena menghubungkan Jombang ke Kediri. Jalan ini hanya lebar 6 meter, namun pada saat itu ratusan kendaraan dari dua arah menumpuk. Akibatnya, antrean kendaraan mencapai panjang 1 kilometer di Desa Mojokambang, Bandar Kedungmulyo.

“Jadi ini dari jalan nasional macet kemudian dialihkan ke jalan alternatif ini. Tapi jalan alternatif ini kurang bagus,” ujar Abdul Basit (54) yang membantu mengatur lalu lintas di lokasi pada Senin, 23 Maret 2026. Basit menjelaskan bahwa jalan perkampungan sudah dilalui pemudik sejak hari kedua lebaran, dan antrean panjang kendaraan sudah terjadi sejak saat itu.

“Kemarin macetnya lebih parah. Parah-parahnya ya jam segini (12.00 WIB) sampai jam 6 malam. Didominasi roda 4,” tambahnya. Basit menegaskan bahwa jam 12.00 WIB hingga 18.00 WIB menjadi puncak kepadatan, dengan mayoritas kendaraan roda empat.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya mengurai kemacetan di Jalan Raya Bandar Kedungmulyo. Salah satu upaya adalah mengalihkan arus lalu lintas dari Exit Tol Bandar Kedungmulyo ke Simpang 3 Jatipelem, sehingga tidak ada lagi kendaraan yang masuk ke jalan perkampungan.

“Kami berupaya (rekayasa lalu lintas) ini, meski padat tapi masih bisa mengalir arus lalinnya. Sehingga masyarakat masih nyaman melakukan silaturahmi lebaran ini,” ungkap Ardi Kurniawan. Ia menekankan bahwa meski kondisi padat, arus lalu lintas masih dapat terkelola.

Situasi ini menyoroti tantangan infrastruktur di daerah yang sering menjadi jalur utama bagi arus kendaraan, terutama saat musim liburan. Perubahan rute dan upaya pengelolaan lalu lintas oleh warga serta aparat menjadi solusi sementara, namun kebutuhan akan perbaikan jalan utama tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.