Juni Spesial: Mojokerto, Madiun, Batu Rayakan Hari Jadi

Juni menjadi bulan yang istimewa bagi tiga kota di Jawa Timur. Kota Mojokerto, Madiun, dan Batu merayakan hari jadi mereka pada tanggal 20 atau 21 Juni. Meskipun berada di wilayah yang sama, masing‑masing kota memiliki kisah kelahiran yang berbeda, mulai dari masa kolonial Belanda hingga era reformasi.

Perbedaan latar belakang sejarah membuat perayaan hari jadi bukan sekadar upacara tahunan, melainkan juga refleksi perjalanan panjang kota dalam membentuk identitas dan perkembangan daerah. Berikut uraian lengkap tentang asal‑mula dan perubahan status masing‑masing kota.

Mojokerto memperingati hari jadi setiap tanggal 20 Juni 1918. Menurut laman resmi Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal tersebut merujuk pada Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918, yang menetapkan Mojokerto sebagai Staadsgemeente atau kota dengan pemerintahan sendiri.

Sejarah Mojokerto tidak berhenti pada masa kolonial. Saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942, status kota ini berubah menjadi Sidan dan dipimpin oleh seorang Si Ku Cho. Pemerintahan Jepang berlangsung hingga 1945 ketika Jepang menyerah. Setelah kemerdekaan, wilayah ini sempat menjadi bagian dari Kabupaten Mojokerto, dipimpin oleh Wakil Wali Kota bersama Komite Nasional Daerah.

Perubahan status administratif terus berlangsung. Melalui Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 1950, Mojokerto ditetapkan sebagai Daerah Otonom Kota Kecil. Status tersebut kemudian berubah menjadi Kota Praja berdasarkan Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 1957. Selanjutnya, melalui Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 1965, wilayah ini menjadi Kotamadya Mojokerto. Status itu kembali disesuaikan melalui Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Nama dan bentuk pemerintahan Kota Mojokerto seperti yang dikenal saat ini baru digunakan setelah berlakunya Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih dari satu abad setelah ditetapkan sebagai kota mandiri, hari jadi Mojokerto terus diperingati sebagai pengingat perjalanan panjang kota yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Kota ini tetap menjadi contoh bagaimana pengaruh masa kolonial masih terasa dalam struktur administratif modern.

Madiun juga memperingati hari jadi setiap tanggal 20 Juni 1918. Menurut Pemerintah Kota Madiun, tanggal tersebut mengacu pada pembentukan Staads Gemeente Madiun oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Staatsblad Nomor 326 Tahun 1918.

Namun, sejarah Madiun jauh lebih tua dibandingkan tanggal pembentukan administrasinya. Jejak wilayah ini dapat ditelusuri hingga masa Kerajaan Majapahit. Pada periode tersebut, kawasan selatan Madiun dikenal sebagai wilayah Gagelang yang dipimpin Adipati Gugur, putra Raja Brawijaya. Ketika Kerajaan Mataram berkuasa, wilayah Taman dan Kuncen di Madiun memperoleh status tanah pardikan, yakni wilayah yang memiliki hak istimewa dan bebas dari kewajiban pajak tertentu.

Status tersebut menunjukkan kawasan Madiun sejak lama memiliki posisi penting dalam struktur pemerintahan Jawa. Seiring berjalannya waktu, pusat pemerintahan bergeser ke arah utara dan berkembang menjadi kawasan inti Kota Madiun saat ini. Dari wilayah ini lahir sejumlah tokoh penting, salah satunya Sentot Prawirodirdjo, panglima perang yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam Perang Jawa bersama Pangeran Diponegoro.

Pasca‑Perang Jawa pada abad ke‑19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun sistem administrasi modern di Madiun. Puncaknya terjadi pada 20 Juni 1918 ketika Madiun resmi ditetapkan sebagai kota dengan pemerintahan sendiri. Tanggal itulah yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Kota Madiun hingga sekarang.

Batu berbeda dengan Mojokerto dan Madiun yang lahir pada masa kolonial. Kota Batu merupakan daerah otonom yang relatif muda. Hari jadi Kota Batu diperingati setiap tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu di Provinsi Jawa Timur.

Sebelum menjadi kota otonom, Batu berstatus sebagai kota administratif yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993. Saat itu wilayahnya mencakup tiga kecamatan, yaitu Batu, Bumiaji, dan Junrejo, dengan luas sekitar 15.137 hektare.

Perkembangan wilayah Batu pada dekade 1990‑an berlangsung cukup pesat. Pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, industri kecil, hingga pariwisata membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin meningkat. Jumlah penduduk juga terus bertambah dari sekitar 147 ribu jiwa menjadi lebih dari 156 ribu jiwa pada 2000. Pertumbuhan tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, muncul aspirasi yang semakin kuat agar Batu memiliki pemerintahan daerah sendiri yang lebih mandiri dan mampu mengelola potensi wilayah secara optimal. Selain faktor administrasi, posisi geografis Batu yang berada di kawasan pegunungan juga menjadi nilai strategis tersendiri. Kota ini berkembang sebagai pusat wisata alam, pertanian hortikultura, pendidikan lingkungan, hingga destinasi rekreasi yang dikenal secara nasional.

Aspirasi masyarakat akhirnya terwujud melalui lahirnya Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2001. Melalui regulasi tersebut, Batu resmi menjadi daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Tanggal 21 Juni 2001, yaitu tanggal pengundangan undang‑undang tersebut, kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Batu.

Ketiga kota ini menunjukkan bagaimana proses pembentukan kota di Jawa Timur melibatkan berbagai tahap administratif, mulai dari keputusan kolonial hingga undang‑undang nasional. Mojokerto dan Madiun menegaskan warisan kolonial yang masih mempengaruhi struktur pemerintahan, sementara Batu menandai era reformasi dan kemandirian daerah.

Perayaan hari jadi di setiap kota menjadi momen penting untuk mengenang perjalanan sejarah, memperkuat identitas lokal, dan merayakan kemajuan yang telah dicapai. Masing‑masing kota tetap menjaga warisan budayanya sambil terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman modern.