Kang Upep Fokus Validasi Data Kemiskinan untuk Bantuan Sosial

Asep Sudrajat, yang sering dipanggil Kang Upep, menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandung. Ia menyoroti pentingnya memvalidasi dan memperkuat data kemiskinan. Hal ini bertujuan agar program bantuan sosial dan pendidikan dapat ditargetkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Kang Upep, masih banyak warga yang mengalami perubahan kategori desil dalam data kesejahteraan sosial. Perubahan ini memengaruhi akses bantuan yang mereka terima. Di lapangan, masih ditemukan warga dengan banyak tanggungan keluarga namun tidak masuk dalam kategori penerima bantuan yang sesuai. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota.

Ia menegaskan bahwa persoalan data kemiskinan harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah. “Kolaborasi terkait data kemiskinan harus melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran,” kata Kang Upep dalam keterangannya pada Selasa, 26 Mei 2026.

Kang Upep juga menekankan pentingnya inovasi dalam penanganan persoalan sosial. Ia berpendapat bahwa kebutuhan masyarakat tidak boleh sepenuhnya bergantung pada APBD. Oleh karena itu, perlu ada penguatan potensi dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung.

Ia menyoroti masih banyaknya masyarakat yang belum memahami status desil kesejahteraan mereka. Hal ini berdampak pada akses bantuan pendidikan maupun bantuan sosial lainnya. Pemerintah diharapkan terus melakukan pembaruan dan perbaikan sistem pendataan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya secara optimal.

Komisi II DPRD Kota Bandung, menambahkan, mendukung langkah Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kami berharap seluruh program bantuan sosial dan pendidikan dapat semakin terintegrasi, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bandung,” pungkasnya.

Dengan fokus pada validasi data dan kolaborasi lintas sektor, langkah ini diharapkan dapat memperbaiki distribusi bantuan sosial dan pendidikan, sehingga program-program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan transparan bagi warga Bandung.