Kebijakan Hemat Energi: Pastikan Pendidikan Tetap Aktif

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa kebijakan penghematan energi tidak boleh mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik. Pada Senin, 23 Maret 2026, ia mengungkapkan hal tersebut di depan media.

"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujar Menko Pratikno.

Dalam konteks pendidikan, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Bila ada praktikum, pemerintah menuntut agar tetap dilakukan secara tatap muka. Hal ini diambil sebagai pelajaran dari pengalaman pandemi COVID‑19.

Selain itu, pemerintah sedang meninjau beberapa isu strategis. Di antaranya penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet bagi siswa. Langkah ini bertujuan menjaga kesejahteraan dan kualitas belajar di tengah penghematan energi.

Untuk memperkuat efisiensi lintas instansi, pemerintah menyepakati tiga strategi utama: penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, dan pembatasan mobilitas perjalanan dinas. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.

Pratikno menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif dan pelayanan publik tetap optimal.

Keputusan ini tidak terjadi dalam isolasi. Negara tetangga, seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan Myanmar, juga mengadopsi kebijakan serupa. Filipina beralih ke empat hari kerja seminggu, Thailand memaksa pejabat bekerja dari rumah, Vietnam menggunakan dana stabilisasi harga bahan bakar, dan Myanmar menerapkan sistem hari berkendara bergantian. Selat Hormuz yang sempat mengalami pembatasan minyak turut memengaruhi kebijakan energi di wilayah ini.

Secara keseluruhan, kebijakan penghematan energi ini menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan kebutuhan sosial, pendidikan, dan layanan publik. Dengan dukungan data dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah berharap langkah ini dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas hidup masyarakat.