Kekurangan 800 Guru di Tabanan, Fokus pada TK dan Penyaluran

Di ruang rapat DPRD Tabanan, Komisi IV mengadakan pertemuan kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pada hari Selasa, 31 Maret 2026. Fokus utama diskusi adalah jumlah guru di tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) yang masih di bawah standar.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama, jumlah guru yang terdaftar di daerah tersebut mencapai 3 131 orang. Namun, perhitungannya menunjukkan kebutuhan ideal mencapai 3 935 orang. “Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 800 lebih tenaga pendidik,” ujarnya.

Darma Utama menjelaskan struktur satuan pendidikan di Tabanan: 286 SD, 38 SMP, dan 11 TK, baik negeri maupun swasta. Para pengajar terdiri dari guru PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, PPPK Nonparuh Waktu, serta guru pengabdi atau kontrak komite, semua terdata dalam Dapodik.

Untuk menutup selisih tersebut, telah diangkat 1 996 guru PPPK dan tambahan 442 guru PPPK Paruh Waktu. Meski begitu, jumlah ini belum cukup menutupi kebutuhan yang masih ada. “Namun, jumlah tersebut belum mampu menutup kebutuhan yang ada,” tambahnya.

Selain itu, Darma Utama menyoroti ketidakseimbangan sebaran guru di wilayah Tabanan. Wilayah kota dan sekitarnya, seperti Kecamatan Tabanan, Kediri, Kerambitan, dan Marga, memiliki lebih banyak guru. Sebaliknya, wilayah seperti Selemadeg Raya, Pupuan, dan Baturiti masih kekurangan guru dan banyak mengandalkan guru kontrak komite.

Situasi paling mendesak terjadi pada kebutuhan guru TK. Selama 15 tahun terakhir, hampir tidak ada pengangkatan guru TK. Bahkan dalam rekrutmen PPPK Paruh Waktu terakhir hanya satu guru TK yang terakomodasi. “Saat ini total guru TK yang tersedia hanya 11 orang,” jelas Darma Utama.

Disdik Tabanan berencana mengajukan tambahan formasi guru kepada Bupati Tabanan melalui BKPSDM. Ia juga menyebut bahwa data guru telah diminta oleh mitra kerja Komisi X DPR RI sebagai bahan kebijakan di tingkat pusat.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menegaskan pentingnya distribusi tenaga pendidik agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah. “Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan guru, sedangkan di wilayah lain justru kekurangan,” ujarnya.

Wastana juga menyoroti dampak rekrutmen PPPK yang membuka peluang bagi tenaga pendidik dari luar daerah, bahkan luar Bali. Menurutnya, kondisi ini perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi berbasis kearifan lokal. “Guru dari luar Bali perlu diberikan pembekalan terkait bahasa, adat, dan budaya lokal agar bisa beradaptasi dengan lingkungan pendidikan, khususnya di Tabanan,” pungkasnya.

Perkembangan ini menandakan bahwa Tabanan masih menghadapi tantangan serius dalam penyediaan tenaga pendidik yang memadai dan merata. Upaya pengangkatan guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu menunjukkan langkah awal, namun masih jauh dari cukup. Keterbatasan guru TK menambah urgensi untuk memperkuat kebijakan rekrutmen dan pelatihan, serta memperhatikan aspek kearifan lokal agar tenaga pendidik dapat berkontribusi secara efektif di lingkungan pendidikan Tabanan.