Kementerian Siap WFH Satu Hari Minggu, Stimulus Energi

Pada 25 Maret 2026, pemerintah Indonesia mengadakan rapat koordinasi tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat untuk menyiapkan kebijakan menghadapi potensi kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan diikutsertakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam sesi tersebut, Tito Karnavian mengungkapkan beberapa poin penting. Ia menyatakan, "Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," di Gedung Bina Graha. Ia menambahkan, "Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," menandakan bahwa skema WFH satu hari per minggu sudah mendapat dukungan mayoritas kabinet.

Tito juga menyebutkan adanya stimulus ekonomi yang akan dilaksanakan, namun ia enggan membuka rincian lebih lanjut. Ia berkata, "Tapi saya nggak nyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke bapak presiden,". Ia menegaskan bahwa hasil rapat akan disampaikan terlebih dahulu kepada Prabowo Subianto, presiden yang saat itu sedang berkuasa.

Menurut Tito, kebijakan yang telah dibahas hampir final. Ia menjelaskan, "Setelah nanti pak presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, atau Mensesneg, itu saya nggak tahu. Jadi, saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan,". Ini menandakan bahwa keputusan akhir masih menunggu persetujuan presiden.

Di sisi lain, Tito menegaskan kesiapan jajaran pemerintah untuk menerapkan skema WFH. Ia mengingatkan bahwa selama pandemi COVID-19, pemerintah sudah menerapkan WFH dan WFO hanya 25% di beberapa kementerian, termasuk Kemendagri. Ia berkata, "Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,".

Untuk pemerintah daerah, Tito menilai bahwa banyak pengalaman dalam menerapkan WFH. Ia menambahkan, "Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,". Ia menekankan bahwa layanan penting tetap harus berjalan meski ada kebijakan WFH.

Kesimpulannya, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan WFH satu hari per minggu dan stimulus ekonomi sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga energi. Kebijakan ini hampir final, menunggu keputusan presiden, dan didukung oleh pengalaman pemerintah selama pandemi. Pemerintah daerah juga siap menyesuaikan kebijakan tersebut dengan mempertahankan layanan esensial.