Kepala DJKN Sulsel Mengajak Mahasiswa Pahami Aset Negara

Wibawa Pram Sihombing, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, memimpin sesi kuliah umum pada 20 Mei 2026 di Auditorium Al‑Jibra Universitas Muslim Indonesia (UMI). Acara tersebut merupakan bagian dari program Kemenkeu Satu Goes to Campus yang bertujuan memperkenalkan kebijakan keuangan negara kepada mahasiswa.

Wibawa menyoroti peran strategis pengelolaan aset negara dalam mendukung keuangan publik. Ia mengajak mahasiswa untuk memahami bahwa aset negara bukan sekadar harta, melainkan sarana pelayanan masyarakat.

"Berdasarkan survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya adik‑adik mahasiswa itu terkait dengan APBN, keuangan negara itu masih kurang. Kami di Kementerian Keuangan memang ditugaskan untuk menyampaikan sebaik‑baiknya kalau ada kesempatan kepada masyarakat, khususnya kepada adik‑adik mahasiswa," ujar Wibawa dalam sambutannya.

Dalam pembahasannya, Wibawa menjelaskan bahwa pengelolaan aset oleh DJKN memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur publik. Ia menegaskan bahwa berbagai Barang Milik Negara (BMN) dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

"DJKN mengelola aset negara dari Sabang sampai Merauke," tambahnya.

Wibawa mengungkapkan nilai aset tetap pemerintah secara nasional mencapai Rp 7.149 triliun, yang terdiri dari tanah dan bangunan. Khusus di wilayah Sulawesi Selatan, nilai BMN tercatat mencapai Rp 246,05 triliun. Sebagian besar aset tersebut berupa tanah dan bangunan, yang digunakan untuk layanan publik.

Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset negara. Menurutnya, fasilitas publik dibangun menggunakan uang rakyat, sehingga setiap warga memiliki tanggung jawab untuk melestarikan aset tersebut.

Wibawa juga menyinggung tantangan ekonomi global yang berdampak pada kondisi dalam negeri. Ia mengingatkan bahwa penerimaan pajak menjadi tulang punggung keuangan negara.

"Negara ini tidak akan bisa tumbuh kalau kita semua enggak bayar pajak. Kenapa? Ya, karena belanja kita ditutup sebagian besar dari pajak. Itu pun belum tutup. Nah, bayangkan kalau misalnya semua orang pada boikot pajak, terus bagaimana menjalankan? Jadi fasilitas umum, layanan sosial yang kita rasakan itu dibayar dari pajak," paparnya.

Dirgahayu A. Lantara, Wakil Rektor I UMI, menyambut baik kegiatan ini. Ia menganggap forum ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk mendiskusikan langsung persoalan keuangan negara bersama praktisi.

"Nanti dalam diskusi anak‑anakku sekalian, dibahas terkait keuangan negara. Sebaiknya kita mendiskusikan persoalan‑persoalan ini dalam satu ruang yang sifatnya akademik," ujarnya.

Dirgahayu juga mengapresiasi sinergi positif antara pihak kampus dan instansi pemerintahan. Menurutnya, kolaborasi seperti ini memberikan pemahaman bagi generasi muda terkait literasi keuangan negara.

"Kami memberi apresiasi yang setinggi‑tingginya dan penghargaan yang tulus kepada pelaksana dan Kementerian Keuangan dalam program pembinaan kepada anak‑anakku sekalian," ujarnya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMI, Muhammad Syafi'i A. Basalamah, menilai kuliah umum ini memiliki makna strategis bagi sivitas akademika. Ia menekankan relevansi topik di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Di tengah dinamika ekonomi global, transformasi digital, serta tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks, mahasiswa dituntut tidak hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga kemampuan praktis," jelas Syafi'i.

Acara ini diiringi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara UMI dan DJKN Sulseltrabar. Kerja sama tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia, magang, praktik kerja, dan riset penelitian.

"Penandatanganan perjanjian kerja sama hari ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan langkah nyata dalam membangun kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan," tutur Syafi'i.

Dengan membahas nilai aset negara, pentingnya pajak, dan peluang kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah, acara ini menegaskan bahwa pemahaman keuangan negara harus menjadi bagian integral pendidikan mahasiswa. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan aset publik dan literasi pajak dapat mempengaruhi stabilitas keuangan negara secara langsung.