Kepala Gizi: 70.000 Motor Hoax, Sebenarnya 21.801 Unit

Dadan Hindayana, kepala Badan Gizi Nasional, menegaskan bahwa kabar tentang pengadaan 70 ribu motor tidak benar. Ia menjelaskan bahwa motor tersebut merupakan bagian dari rencana anggaran tahun 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam keterangan resminya, Dadan menyatakan, “Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG.”

Meskipun sudah terdaftar dalam anggaran, motor belum didistribusikan kepada pihak terkait. Dadan menambahkan bahwa kendaraan yang sudah tersedia masih harus melewati proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

Ia menjelaskan, “Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan.”

Proses realisasi pengadaan motor dimulai secara bertahap pada Desember 2025. Pada saat itu, logistik dan persiapan administratif sudah berjalan.

Berita yang beredar di media sosial tentang 70.000 unit motor ternyata tidak akurat. Dadan menegaskan bahwa realisasi total motor listrik hanya 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada tahun 2025.

Ia mengutip, “Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025.”

Dadan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan bahwa pengadaan motor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.

Video viral yang menjadi sumber rumor menampilkan deretan motor listrik di sebuah gudang besar. Pembuat konten mengklaim jumlah motor mencapai 70 ribu dan dialokasikan untuk SPPG di wilayah Jawa Barat.

Ia mengatakan, “Ini yang saya spill semua motor ada 70 ribu motor untuk wilayah Provinsi Jawa Barat doang, nah kira-kira semua karyawannya atau kepala dapur SPPG-nya saya kurang paham, saya nggak berani nyebarin berita hoax, tapi yang jelas ini untuk Provinsi Jawa Barat doang, ada 70 ribu unit motor.”

Dengan informasi ini, dapat dipahami bahwa pengadaan motor masih dalam tahap administrasi dan belum mencapai jumlah yang disebarkan secara online. Proses distribusi akan dilaksanakan setelah semua kendaraan terdaftar sebagai BMN, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengeluaran publik.