KJP Tabanan Usulkan Verifikasi Domisili Lebih Ketat SPMB 2026

I Gusti Komang Wastana, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, mengusulkan agar proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 diberi verifikasi lebih ketat pada jalur domisili. Tujuannya mencegah manipulasi alamat yang bisa merugikan calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah.

Usulan ini muncul ketika Komisi IV DPRD Tabanan mengadakan rapat bersama Dinas Pendidikan. Rapat tersebut membahas jumlah lulusan dan kapasitas sekolah pada tahun ajaran 2026. Wastana menegaskan, “Jalur domisili menjadi titik rawan yang harus diawasi ketat. Kami harap agar panitia seleksi tidak memberi celah bagi praktik ‘titip alamat’ yang kerap terjadi. Jangan sampai anak yang rumahnya dekat sekolah justru tidak diterima,” ujarnya pada Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menambahkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus terlibat dalam memperketat verifikasi data kependudukan. Hal ini penting terutama bagi calon siswa yang menggunakan alamat yang bukan milik orang tua kandung.

Pengalaman sebelumnya menjadi dasar ketegasan Wastana. Ia mengingatkan bahwa pada penerimaan siswa baru di SMAN 1 Tabanan, siswa yang beralamat di dekat sekolah justru tersingkir. Sementara itu, orang dari luar domisili sekolah bersangkutan yang diterima. “Jadi ini harus diperketat dan diverifikasi dengan jeli agar tidak menimbulkan permasalahan,” tegasnya.

Wastana juga menekankan bahwa panitia SPMB harus bersikap netral dan disiplin. Semua sekolah diminta tidak bermain dalam proses penerimaan siswa, termasuk menghindari perlakuan khusus yang tidak sesuai ketentuan.

Komisi IV DPRD Tabanan berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPMB 2026. Tujuannya agar proses tersebut berjalan sesuai aturan dan memberikan keadilan bagi seluruh calon siswa.

Dengan penekanan pada verifikasi domisili, pihak berwenang berharap dapat meminimalisir praktik manipulasi alamat. Hal ini bertujuan menjaga integritas dan kesetaraan dalam seleksi siswa, sehingga setiap calon memiliki peluang yang adil.