Kopdes Merah Putih: Hanya 4.000 Gerai Selesai, Target 80.000 Kalah

Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari mengungkap beberapa persoalan utama dalam pengembangan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Ia menyoroti tiga isu penting: lahan, permodalan, dan model bisnis. Pengecekan langsung Tim KSP dilakukan secara incognito pada 19–20 Desember 2025 di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi XIII pada 13 April 2026, Qodari menjelaskan bahwa dari 5 lokasi di 3 provinsi, program belum mendapat dukungan ekosistem kebijakan yang memadai. Tiga isu utama yang diangkat adalah lahan, permodalan, dan model bisnis. Semua koperasi belum memiliki lahan yang clean and clear dan masih menempati aset tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan risiko audit dan menghambat akses pembiayaan.

Pengadaan lahan, terutama di wilayah perkotaan, menjadi tantangan besar. Dari target 80–83 ribu Kopdes Merah Putih yang dibangun, hanya 4.000 gerai yang sudah rampung 100%. Sisanya masih dalam tahap pembangunan atau persiapan. Saat ini, 50.000 titik sudah teridentifikasi sebagai lokasi lahannya, 34.000 masih dalam proses pembangunan fisik, dan 4.000 sudah selesai sepenuhnya. “Jadi lahan yang sudah teridentifikasi ada 50.000. Lahan sedang pembangunan fisik 34.000 dan yang sudah selesai 4.000. Itu jadi 83.000 yang sudah punya lahan 50.000, sedang dibangun 34.000 dan yang sudah selesai 100% adalah 4.000,” kata Qodari.

Dengan kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa target pembangunan gerai permanen hingga 01 Maret 2026 belum dapat tercapai sesuai rencana awal. Pemerintah memang menargetkan pembangunan fisik 80 ribu Kopdes Merah Putih rampung pada 01 Maret 2026. “Target pembangunan gerai permanen hingga 01 Maret 2026 diprediksi belum bisa dicapai secara penuh. Ini sudah bulan April, jadi kita pada bulan Desember sudah bisa melihat bahwa pada bulan Maret itu kemungkinan sulit untuk bisa diselesaikan. Dan sekarang pada awal bulan April memang ternyata betul apa yang kita antisipasi pada bulan Desember,” tutup Qodari.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa meski ada ambisi besar, hambatan struktural seperti kepemilikan lahan, dukungan kebijakan, dan model bisnis masih menjadi penghalang utama. Keberhasilan program akan sangat bergantung pada penyelesaian isu-isu ini sebelum target akhir pada 01 Maret 2026.