Kota Kediri Raih Ke-12 Opini WTP 2026, Tunjukkan Keuangan Stabil

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali dimenangkan oleh Kota Kediri pada 29 Mei 2026. Ini menjadi ke-12 kali berturut‑turut yang dicapai, menandai stabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Yuan Candra Djaisin, Kepala Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, kepada Wali Kota Vinanda Prameswati di ruang kantor. Laporan tersebut menegaskan bahwa semua prosedur keuangan telah memenuhi standar ketat.

“Alhamdulillah, kami bersyukur Kota Kediri kembali berhasil mempertahankan opini WTP. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, DPRD, dan masyarakat yang turut mengawasi jalannya pemerintahan sehingga tercipta tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Vinanda pada 30 Mei 2026.

Vinanda menekankan bahwa WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Ia menyebutnya sebagai bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

“Capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata pemerintah pusat maupun para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Wali Kota menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia menyoroti bahwa setiap program dan anggaran diarahkan pada sektor prioritas, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, hingga transformasi digital pelayanan publik.

“Anggaran tidak boleh hanya terserap secara administratif. Yang terpenting adalah bagaimana program tersebut menghasilkan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut, Pemkot Kediri terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas perencanaan, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program.

Meski berhasil, mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut‑turut tidak lepas dari tantangan. Vinanda menyebut disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola di seluruh organisasi perangkat daerah sebagai tantangan terbesar. Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang menuntut adaptasi cepat, termasuk pengelolaan aset, proses pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengendalian internal.

Menurut Sugeng Wahyu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, konsistensi meraih opini WTP didukung oleh komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyoroti digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan berbasis teknologi informasi.

“Digitalisasi membuat proses pengelolaan keuangan lebih transparan, akurat, dan memudahkan pengawasan. Di saat yang sama, kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset juga terus ditingkatkan agar kualitas tata kelola tetap terjaga,” jelas Sugeng.

Penyerahan LHP tersebut dihadiri oleh Firdaus, Ketua DPRD; Endang Kartika, Penjabat Sekretaris Daerah; Edi Darmasto, Plt Inspektur; dan Sugeng Wahyu, Kepala BPPKAD. (irb/hil)

Keberhasilan ini menegaskan bahwa Kota Kediri mampu menjaga keseimbangan antara kehati‑hatian fiskal dan peningkatan pelayanan publik, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.