Lampung Tawarkan Hilirisasi & Pariwisata Saat Kunjungan DPR

Di Lampung, kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI menjadi ajang bagi pemerintah provinsi untuk menyoroti langkah-langkah percepatan hilirisasi industri, pengembangan pariwisata, dan penguatan UMKM. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan beberapa usulan strategis langsung kepada rombongan di Kantor Gubernur pada Kamis, 23 April 2026.

Mirzani menegaskan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, 1,8 juta hektare terpakai sebagai lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong. “Lampung ini berbeda dengan daerah lain di Sumatera yang banyak bertumpu pada perkebunan. Di sini mayoritas adalah petani,” kata Mirzani.

Menurutnya, sektor pertanian menjadi sumber penghidupan hampir 2 juta keluarga di Lampung. Namun, keterbatasan fiskal daerah masih menjadi kendala, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan penunjang distribusi hasil pertanian.

Mirzani menyoroti kebijakan menjaga stabilitas harga gabah dan jagung, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Pada 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Selain itu, angka kemiskinan turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen. Inflasi juga terkendali di level 1,25 persen, terendah secara nasional, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mendekati angka 130.

“Perbaikan harga komoditas pertanian berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Mirzani memaparkan potensi hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan. Pemerintah provinsi sedang menyiapkan pengembangan kawasan industri di lima wilayah strategis. Ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan kawasan industri, termasuk infrastruktur dasar seperti jalan akses, listrik, air baku, dan pengolahan limbah. Lampung juga mengusulkan sejumlah kawasan industri masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tak hanya industri, sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Mirzani mengusulkan pembangunan akses menuju destinasi unggulan, pengembangan amenitas, promosi nasional, hingga penguatan desa wisata dan wisata bahari. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung tercatat mencapai 27 juta orang, naik dari 17 juta pada tahun sebelumnya. Destinasi seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Di sektor UMKM, Lampung memiliki sekitar 398 ribu pelaku usaha, dengan 70 persen di antaranya merupakan perempuan. Pemerintah provinsi mendorong perluasan akses pembiayaan, legalitas usaha, digitalisasi, hingga perluasan pasar ekspor.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian pembangunan di Lampung. Ia menilai, provinsi ini memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. “Apa yang disampaikan Gubernur menunjukkan kemajuan yang signifikan,” kata Saleh. Komisi VII DPR RI, lanjut Saleh, siap mendukung berbagai program strategis yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya yang berkaitan dengan sektor industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, juga memastikan sejumlah usulan Lampung mendapat respons positif dari kementerian terkait, termasuk penguatan infrastruktur pariwisata dan hilirisasi produk lokal.

Secara keseluruhan, kunjungan ini menegaskan komitmen Lampung dalam memperkuat sektor pertanian, industri, pariwisata, dan UMKM, sambil menuntut dukungan lebih besar dari pemerintah pusat untuk mengatasi kendala fiskal dan infrastruktur.