Mataram Alokasikan Rp64 Miliar untuk Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Kota Mataram mengumumkan alokasi dana sebesar Rp 64 miliar untuk program pengentasan kemiskinan pada tahun 2026. Anggaran ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang berada di angka Rp 54 miliar.

Menurut Sekretaris Daerah Lalu Alwan Basri, dana tersebut akan disalurkan ke beberapa program prioritas. Ia mengatakan, "Anggaran tahun ini lebih besar, tahun lalu sekitar Rp 54 miliar. Kami akumulasi totalnya sekitar Rp 64 miliar. ada peningkatan," pada 16 April 2026.

Program yang direncanakan mencakup pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan bantuan sosial kemasyarakatan. Fokus utama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki infrastruktur dasar, yang dianggap menjadi akar masalah kemiskinan.

Alwan menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya soal penghasilan. Ia menambahkan, "Kemiskinan bukan hanya masalah penghasilan, tapi ada kaitannya dengan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Untuk RTLH tahun ini target kita 533 unit,". Target 533 unit RTLH akan membantu menurunkan angka kemiskinan melalui perbaikan tempat tinggal.

Selain itu, Pemerintah Kota Mataram menganggarkan Rp 44 miliar untuk penanganan stunting pada tahun ini. Ia mengajak Dinas Kesehatan dan DP2KB untuk memadukan program stunting dengan program pusat, serupa dengan penanganan kemiskinan dan pengangguran. Ia menutup pernyataannya dengan, "Untuk (pengentasan) stunting ini banyak yang akan mengintervensi. Kami minta Dinas Kesehatan dan DP2KB untuk memadukan programnya dengan program pusat. Sama seperti penanganan kemiskinan dan pengangguran. Nanti kita rapat koordinasi khusus untuk melihat berapa target intervensi kita di tahun ini. Mumpung masih triwulan pertama,".

Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan tren kemiskinan pada periode 1 September 2024 hingga 30 September 2025. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan naik sebesar 11.20 ribu orang, sementara di pedesaan turun sebesar 32.62 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan meningkat dari 11.64% menjadi 11.70%, sedangkan di pedesaan turun dari 12.21% menjadi 11.02%.

Garis kemiskinan juga mengalami perubahan. Pada 1 September 2025, garis kemiskinan per kapita per bulan tercatat Rp 575.856. Dibandingkan dengan 1 March 2025, garis kemiskinan naik 3.41%, dan dibandingkan dengan 1 September 2024, kenaikan sebesar 6.57%.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, menambahkan data tersebut: "Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2024-September 2025, garis kemiskinan di perkotaan naik 6,99 persen dari Rp 554.327 per kapita per bulan menjadi Rp 593.069 per kapita per bulan. Sedangkan di pedesaan mengalami kenaikan 5,83 persen dari Rp 525.027/kapita/bulan menjadi Rp 555.647/kapita/bulan,".

Dengan alokasi dana yang lebih besar dan fokus pada infrastruktur dasar serta program kesehatan, Pemerintah Kota Mataram berupaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Data BPS menandakan tren yang masih perlu diatasi, namun upaya terpadu diharapkan dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi warga Mataram.