May Day Bali Tanpa Demo, Buruh Tuntut Upah Lebih Baik

Hari Buruh Internasional, atau May Day, 2026 di Bali diperingati tanpa aksi demonstrasi. Fokusnya tetap pada upah, yang menurut serikat pekerja masih di bawah kebutuhan hidup layak.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bali, Wayan Mandra, mengungkapkan bahwa upah di pulau ini masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurut survei, KHL di Bali berada di kisaran lebih dari Rp 5 juta, sementara upah yang berlaku masih sekitar Rp 3 juta.

Setelah sambutan di Lapangan Renon, Jumat 01 Mei 2026, Mandra berkata, “Upah di Bali masih rendah. Survei terakhir sekitar Rp 5 juta sekian, tapi yang diterapkan masih Rp 3 juta sekian. Ini yang ke depan harus kita bicarakan.”

Mandra menegaskan bahwa serikat buruh telah berkomunikasi dengan Disnaker Bali untuk membahas kenaikan upah di masa depan. Ia mengingatkan bahwa penetapan kenaikan upah terakhir baru dilakukan pada Desember tahun lalu. “Ini sudah kami bicarakan dengan Disnaker, ke depan akan kita bahas lagi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa perjuangan peningkatan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas, meskipun tidak melalui aksi demonstrasi. Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat ditempuh melalui dialog dan mekanisme formal seperti forum tripartit yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

“Ada tripartit, di sana ada pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Di situlah kami bicarakan masalah‑masalah yang ada,” ucap Mandra.

Di sisi lain, Mandra menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan usaha dan kesejahteraan pekerja, terutama di Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. “Pengusaha maju, pekerja juga sejahtera. Hasil pariwisata harus bisa dinikmati bersama,” tegasnya.

Peringatan May Day di Bali tahun ini sengaja dikemas tanpa aksi unjuk rasa demi menjaga stabilitas dan kenyamanan sektor pariwisata, dengan mengedepankan dialog sebagai jalur utama perjuangan buruh.

Kesimpulannya, meski upah masih di bawah kebutuhan hidup layak, serikat pekerja di Bali berfokus pada dialog konstruktif dengan pemerintah dan pengusaha untuk menuntut kenaikan upah yang lebih adil.