MBG Teriak Korupsi: BGN Diputar, Prabowo Tetap Optimis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan karena mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan dua wakilnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi. Kasus ini menambah tekanan pada program yang sudah menjadi prioritas pemerintah.

Untuk menanggapi tuduhan, pemerintah segera melakukan rotasi jabatan di BGN. Pengganti Dadan dan rekan-rekannya sudah ditetapkan, salah satunya adalah Nanik S. Deyang yang kini menjabat sebagai Kepala BGN. Langkah ini diambil sebelum program MBG kembali berjalan lancar.

Meski program ini tersangkut kasus korupsi, Presiden Prabowo Subianto tetap yakin program makan siang gratis akan berhasil. Ia mengungkapkan keyakinannya pada acara "Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition" yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, pada 04 Juni 2026.

Prabowo menegaskan bahwa MBG tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Ia menambahkan bahwa program ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Dalam perhitungannya, saat MBG sudah berjalan penuh dan menjangkau 85 juta penerima manfaat melalui sekitar 30 ribu dapur, program ini berpotensi menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja. Ia menjelaskan: "Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan bener dan baik," tambahnya. “Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja. Uang yang beredar di desa akan sangat besar,”

Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, setelah dicopot dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala BGN, kini ditetapkan sebagai tersangka korupsi program MBG oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu, Nanik S. Deyang memimpin BGN dengan tujuan memperbaiki tata kelola program ini.

Program MBG tetap menjadi fokus utama pemerintah, meski dihadapkan pada masalah korupsi. Upaya rotasi jabatan dan keyakinan Presiden menandakan tekad untuk menjaga keberlangsungan program ini sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.