Medan Siap Kepala WFH Satu Hari per Minggu Pasca Lebaran

Medan – Pemerintah pusat akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah Lebaran, sebagai upaya efisiensi anggaran akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah Kota (Pemkot) Medan masih menunggu petunjuk teknis, atau juknis, sebelum memulai penerapannya.

Wali Kota Medan, Rico Waas, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. “Kita masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Intinya apabila pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturannya dan juga memerintahkan untuk Pemerintah Kota Medan melakukan WFH ya tentu kita ikuti,” ujarnya pada Jumat, 27 Maret 2026.

Rico menambahkan bahwa pemerintah kota akan memastikan kesiapan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan WFH. “Kami akan segera mengecek setiap dinas, tentunya harus disesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi kita masih memastikan kesiapan itu sebelum juknisnya turun,” tambahnya.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan kepada ASN, tetapi juga perusahaan swasta dan pemerintah daerah. “Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja,” kata Airlangga setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 19 Maret 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan sedang disiapkan. “Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda,” ujarnya. Ia belum menyebutkan tanggal pasti pelaksanaan, hanya menyatakan bahwa kebijakan akan diberlakukan setelah Lebaran. “Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” kata Airlangga.

Pihak pemerintah saat ini tengah menyusun detail teknis. “Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” tambah Airlangga. Dengan demikian, Medan menunggu petunjuk pusat sebelum melaksanakan WFH satu hari per minggu.

Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kerja publik dengan kondisi ekonomi global, sambil memastikan bahwa semua lembaga dapat beroperasi secara fleksibel tanpa mengorbankan layanan publik.