Menko Pratikno: Efisiensi Energi Berbasis Data Pasca COVID

Ika P. · 2 min baca · 2 bulan lalu · 41 dibaca

Menko Pratikno: Efisiensi Energi Berbasis Data Pasca COVID

Gambar atau konten salah?

Menko Pratikno menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi harus belajar dari pengalaman pandemi COVID‑19. Ia menekankan perlunya data nyata tentang konsumsi energi dan mobilitas di setiap sektor agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujar Menko Pratikno pada 23 Maret 2026.

Ia juga menegaskan bahwa penghematan energi tidak boleh mengganggu proses belajar maupun pelayanan publik. Menko Pratikno menegaskan, "Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,".

Di bidang pendidikan, PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Jika ada praktikum, pelajaran tetap tatap muka. Pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet bagi siswa.

Strategi penghematan lintas instansi mencakup skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, dan pembatasan mobilitas perjalanan dinas. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.

Di kawasan Asia Tenggara, negara tetangga juga mengadopsi langkah serupa karena pembatasan minyak di Selat Hormuz. Kantor pemerintahan di Filipina telah beralih ke empat hari kerja dalam seminggu. Pejabat di Thailand dan Vietnam didorong bekerja dari rumah dan membatasi perjalanan.

Pemerintah Myanmar menerapkan hari‑hari berkendara secara bergantian. Di Thailand, Anutin Charnvirakul mengumumkan pembatasan harga sementara untuk solar, sementara Vietnam memanfaatkan dana stabilisasi harga bahan bakar.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menyeimbangkan kebutuhan energi, pendidikan, dan layanan publik, menandai upaya adaptasi pasca pandemi yang lebih terukur dan berbasis data.