Menteri Energi, Keuangan Koordinasi China Chamber Satu Pihak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce) pada Selasa, 19 Mei 2026 di kantor kementerian ESDM, Jakarta. Pertemuan ini difokuskan pada kendala yang dihadapi investor asal Tiongkok, khususnya di sektor pertambangan dan hilirisasi.

Bahlil menginformasikan bahwa sekitar 30 perusahaan asal China hadir dalam rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan perusahaan dapat “survive” dan negara tetap memperoleh pendapatan. “Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi dan Pak Purbaya, Menteri Keuangan dan Pak Dubes mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa aja kendala mereka. Kan kita ingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan,” jelas Bahlil saat ditemui di kantor ESDM.

Selain itu, para pengusaha China menyuarakan keinginan akan kepastian pasokan bahan baku untuk industri hilirisasi, seperti bauksit dan nikel. Bahlil menjawab, “Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku bauksit kemudian nikel, dan saya katakan semuanya oke nggak ada masalah. Karena itu industri kan hilirisasi,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut surat yang dikumpulkan oleh Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo, Bahlil menolak. Ia menegaskan bahwa sejak menjabat Menteri Investasi dan BPKM, pemerintah secara rutin melakukan evaluasi. “Enggak ada. Saya tidak menganggap itu, saya kan rutin aja kita waktu Menteri Investasi kan suka melakukan evaluasi per 4 bulan, per 6 bulan,” ujarnya.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai keluhan pengusaha China. “Ini kan dengan pengusaha China, barusan. Ya, menangkap masalah-masalah mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan mereka. Dan ya udah, kita dengerin. Kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan,” ujarnya.

Ketika ditanya apa keluhan utama, Purbaya menyebutkan bahwa surat yang dikirim ke Presiden Prabowo berasal dari banyak Kamar Dagang China. “Ada banyak Kadin nya China sini yang bikin surat ke Presiden Prabowo,” ujarnya.

Surat tersebut menyoroti kebijakan lain yang dianggap membebani dunia usaha, antara lain persyaratan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ini mewajibkan penempatan 50 % devisa ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Para pengusaha menilai hal ini dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Selain itu, mereka mengeluhkan rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral dan batu bara (minerba) hingga bea keluar, yang dapat meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia.

Reaksi pemerintah menekankan bahwa evaluasi rutin dan dialog terbuka sudah menjadi bagian dari kebijakan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa setiap keluhan akan dipertimbangkan dan, jika memungkinkan, dipecahkan. Sementara itu, kebijakan DHE SDA masih dalam proses review, dan pemerintah berusaha menemukan keseimbangan antara kepentingan negara dan kelangsungan usaha.

Pertemuan ini menandai langkah konkret pemerintah Indonesia dalam menanggapi masukan investor asing, khususnya China, yang beroperasi di sektor strategis. Dengan meninjau kebijakan fiskal dan fiskal, serta memastikan aliran modal tetap lancar, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas industri pertambangan sekaligus memaksimalkan penerimaan negara.