Menteri Keuangan Siap Intervensi Bond Market Menguat Rupiah

Pada 12 Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa ia akan mulai membantu Bank Indonesia mengendalikan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyatakan, "Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin," di kantor pusatnya di Jakarta Pusat.

Saat ini, rupiah berada di level Rp 17.500 per dolar. Kondisi ini menambah beban bagi pemerintah karena fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya impor dan neraca pembayaran.

Purbaya menjelaskan rencananya menggunakan intervensi di pasar surat berharga, atau bond market, untuk menstabilkan nilai tukar. Ia menegaskan, "Dengan masuk ke bond market, itu yang Bond Stabilization Fund (BSF), tetapi belum fund semuanya. Kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Besok mulai jalan,"

Bond Stabilization Fund adalah mekanisme yang memungkinkan pemerintah menambah likuiditas di pasar obligasi. Purbaya menambahkan, "Kita akan coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita masih banyak uang nganggur, kita intervention bond market supaya yield-nya nggak naik terlalu tinggi,"

Purbaya menekankan pentingnya menjaga yield obligasi agar tidak terlalu tinggi. Jika yield naik, investor asing yang memegang obligasi akan mengalami capital loss dan kemungkinan menarik modal. Ia berharap intervensi dapat mencegah keluar modal asing dan mendorong nilai tukar rupiah menguat.

Mengenai dampak fiskal, Purbaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 tetap aman. Ia menyebut, "Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya sudah di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya umumin, tetapi di atas itu, nggak jauh sama sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman,"

Purbaya juga mengingatkan bahwa asumsi kurs dalam UU APBN 2026 berada di Rp 16.500 per dolar, namun perhitungan saat ini masih berada di sekitar Rp 17.500. Dengan demikian, langkah intervensi di bond market diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar tanpa menimbulkan tekanan fiskal tambahan.

Dengan strategi ini, pemerintah bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, mengurangi risiko keluar modal asing, dan memastikan anggaran tetap terjaga. Langkah ini menandai upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengelola fluktuasi mata uang di tengah ketidakpastian global.