Menteri Pratikno Batalkan Belajar di Rumah, Fokus Sekolah Luring

Di Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa rencana siswa belajar di rumah mulai bulan April dibatalkan. Ia menegaskan bahwa siswa tetap belajar tatap muka di sekolah, meski tengah krisis energi global yang sedang berlangsung.

Keputusan ini lahir dari koordinasi antara Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), dan Menteri Agama (Menag). Ia menekankan bahwa sektor pendidikan harus optimal agar tidak terjadi learning loss di tengah krisis global.

Pratikno menyampaikan arahan ini secara internal kepada para dewan dan dewan pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026. Ia juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada sidang paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, menekankan bahwa situasi krisis global harus menjadi momentum percepatan agenda transformasi nasional.

Meskipun pernah ada diskusi mengenai metode pembelajaran hybrid, yakni daring dan luring, Pratikno menyatakan bahwa pembelajaran daring belum menjadi urgensi saat ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno.

Ia juga menginstruksikan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Semua upaya diarahkan ke efisiensi di segala bidang.

Pratikno meminta agar perjalanan dinas nonesensial dipangkas, pertemuan dan rapat dioptimalkan lewat daring, dan penerapan jam kerja fleksibel atau FWA dilakukan secara terukur.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ujarnya.

Instruksi ini menegaskan fokus pemerintah pada kualitas pendidikan, optimalisasi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembangunan berkeadilan di tengah tantangan global.