MLFF Tol Terkendala, Pengusaha Khawatir Gagal Bayar

Jakarta — Rencana penerapan sistem pembayaran tol tanpa berhenti di Indonesia masih belum terealisasi. Padahal, wacana ini sudah bergulir sejak enam tahun lalu. Asosiasi pengusaha jalan tol mengungkapkan sejumlah kendala yang menghambat implementasi sistem tersebut.

Sistem yang dimaksud adalah Multi Lane Free Flow (MLFF), sebuah teknologi yang memungkinkan transaksi tol tanpa berhenti dan tanpa sentuhan fisik. MLFF mengandalkan Global Navigation Satellite System (GNSS), sehingga tidak diperlukan lagi gerbang tol untuk memproses pembayaran. Namun, hingga saat ini sistem tersebut belum juga diterapkan di lapangan.

Plt. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Kristianto, menjelaskan ada masalah prinsip yang sulit diterima oleh badan usaha jalan tol (BUJT). Menurutnya, jika MLFF diterapkan, ada potensi terjadinya gagal bayar terhadap bank.

"Jadi seperti kita ketahui bersama, sebagaimana yang kami terima di dalam rencana proses pelaksanaan MLFF ini, di mana jika MLFF ini dilaksanakan, maka pemerintah akan membentuk BUP, Badan Usaha Pelayanan. Badan Usaha Pelayanan ini akan melakukan proses pengumpulan (transaksi) tol. Dan untuk hal tersebut maka BUP ini akan mengambil alih hak pengumpulan tol BUJT," kata Kristianto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, kemarin.

Ia melanjutkan, "Di sisi lain seperti kita ketahui bersama BUJT ini sebagai investor, hanya mempunyai hak pengumpulan tol saja. Dan hak pengumpulan tol ini saat ini sudah menjadi kolateral bagi kami kepada lender, sehingga kalau hak pengumpulan tol ini dicabut oleh pemerintah, diberikan kepada BUP, maka secara otomatis kami akan mengalami default (gagal bayar) terhadap bank. Ini yang kami juga sangat sulit sekali menyampaikan kepada para lender dan para investor kami."

Kendala kedua berkaitan dengan akurasi pengumpulan transaksi tol. Kristianto menyebutkan, saat ini proses pengumpulan transaksi tol untuk pengembalian investasi sudah mencapai akurasi hampir 100 persen.

"Sementara secara teknis, disclaimer dari RITS (PT Roatex Indonesia Toll System), perusahaan pelaksana MLFF, yang telah disampaikan kepada kami waktu itu, akurasi mereka hanya 94 persen. Sehingga kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih yang 6 persen tersebut jika kemudian sistem yang dibawa RITS tersebut diadopsi. Karena mereka menggunakan sistem GNSS," katanya.

"Perlu kami sampaikan, kita sudah berkehendak untuk memutuskan menggunakan MLFF ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pemakai jalan. Secara internal para BUJT sudah bisa melaksanakan ini secara internal, dengan akurasi dan teknologi yang ada pada kami saat ini," pungkasnya.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa meskipun MLFF dianggap sebagai langkah maju untuk pelayanan jalan tol, ada kekhawatiran serius dari sisi investasi dan keandalan teknis. BUJT khawatir kehilangan jaminan pinjaman bank jika hak pengumpulan tol dialihkan. Selain itu, perbedaan akurasi antara sistem yang ada (hampir 100 persen) dengan sistem MLFF (94 persen) menimbulkan pertanyaan tentang potensi kebocoran pendapatan. Para pengusaha tol sebenarnya mengaku sudah memiliki kemampuan internal untuk menerapkan sistem serupa, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.