Mobil SPPG Viral: Penggunaan Liburan Menjadi Kontroversi

Di Nusa Tenggara Barat, dua mobil bertanda SPPG yang seharusnya hanya dipakai untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi viral di media sosial. Video tersebut menampilkan kendaraan itu menjemput penumpang di Bandara Internasional Lombok lalu berwisata ke Pantai Malimbu, Lombok Barat.

Program MBG bertujuan memberi makanan bergizi kepada masyarakat miskin. Mobil SPPG dimaksudkan khusus untuk distribusi makanan, bukan untuk perjalanan pribadi. Karena itu, publik menilai penggunaan kendaraan tersebut menimbulkan dugaan penyalahgunaan.

Di Jakarta, 02 April 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku telah melakukan verifikasi lapangan. Ia menyatakan, “Gambar yang beredar hanya memperlihatkan tulisan SPPG saja. Kami sudah dua minggu mencari, tapi tidak ada nomor polisi yang bisa diidentifikasi.”

Tanpa nomor polisi, BGN belum bisa menentukan asal kendaraan maupun menindaklanjuti kasus. Hal ini menambah ketidakpastian di antara warga yang menunggu klarifikasi resmi.

Koordinator Regional SPPG BGN NTB, Eko Prasetyo, mengonfirmasi bahwa laporan dugaan penyalahgunaan mobil MBG sudah diterima beberapa hari sebelumnya. Ia segera memerintahkan semua kepala SPPG di Pulau Lombok untuk mengidentifikasi kendaraan dalam video. Namun, hasilnya masih nihil karena nomor polisi tidak terlihat jelas.

Eko menegaskan, “Mobil SPPG tidak boleh dipakai ke mana pun selain untuk antar-jemput ompreng. Itu sudah aturan tegas.”

Di sisi lain, pemilik mobil, Kalsum, akhirnya membuka suara. Ia mengaku mobil tersebut miliknya pribadi dan belum resmi menjadi bagian dari operasional MBG. Menurutnya, mobil itu dipersiapkan untuk bekerja sama dengan salah satu dapur MBG di Lombok Timur. Sebagai persiapan, mobil tersebut sudah dipasangi stiker MBG.

Namun, kerja sama tersebut belum berjalan karena dapur yang akan menjadi mitra masih dalam tahap pembangunan. Kalsum menyebut bahwa pembangunan tersebut sudah mencapai sekitar 80 persen. “Mobil tersebut belum masuk dalam sistem operasional resmi MBG,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas beredarnya yang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.”

Video tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan kendaraan SPPG dan prosedur distribusi makanan. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan.

Penggunaan kendaraan pribadi yang diberi stiker SPPG menandai potensi kebingungan di antara masyarakat. Keterbatasan informasi, seperti tidak adanya nomor polisi, membuat proses penelusuran menjadi sulit. Sementara itu, pihak BGN dan koordinator regional menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pemilik mobil.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam program sosial. Tanpa data yang jelas, publik sulit menilai apakah kendaraan tersebut memang disalahgunakan atau hanya salah paham. Kejelasan identitas kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.