MSCI Tetap Klasifikasikan Indonesia sebagai Emerging Market

MSCI tetap menempatkan Indonesia sebagai pasar negara berkembang pada laporan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis 18 Juni 2026. Laporan tersebut menandai satu perubahan kecil: kriteria Information Flow (arus informasi) Indonesia beralih dari “+” menjadi “−”.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, catatan ini menegaskan arah reformasi pasar modal yang sudah dan sedang berjalan. Ia berkata, “Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar.”

Airlangga menambahkan, “Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor,” sambung Airlangga.

MSCI menyoroti bahwa akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia masih dinilai memadai. Tidak ada isu pembatasan kepemilikan asing yang menjadi sorotan pada tinjauan tahun ini. Fokus perbaikan terletak pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham dan penguatan integritas pembentukan harga, dua area yang menjadi prioritas reformasi bersama OJK dan BEI.

Catatan juga menyebutkan bahwa penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris akan dioptimalkan guna memudahkan investor global. Secara agregat, MSCI menyatakan bahwa pada siklus tahun ini terdapat lebih banyak perbaikan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok emerging markets.

Penyesuaian aksesibilitas pasar pada 2026 hanya dialami oleh Indonesia dan Turki. Penyesuaian ini tidak mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang. Keputusan klasifikasi pasar secara resmi akan diumumkan MSCI melalui Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

Pemerintah bersama otoritas terkait menempatkan penguatan transparansi dan integritas pasar sebagai prioritas. Catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang diakselerasi oleh OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta didukung sinergi kebijakan lintas otoritas.

Berikut beberapa langkah komitmen Pemerintah dan OJK untuk mendukung pasar modal:

• Free float dari 7,5% menjadi 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap).
• Transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat).
• Keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026).
• Akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses).
• Pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20% dengan fokus saham LQ45.
• Penguatan penegakan aturan dan sanksi.
• Perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).
• Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Langkah-langkah ini didukung oleh fondasi makroekonomi yang terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati menjadi jangkar kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, meski terdapat penyesuaian kecil pada kriteria Information Flow, Indonesia tetap berada di jalur pasar negara berkembang. Pemerintah, OJK, dan BEI terus melaksanakan reformasi konkret untuk memperkuat transparansi, integritas, dan likuiditas pasar modal, menjaga kepercayaan investor domestik maupun global.