Nelayan Pamekasan Kesulitan Dapat BBM Solar Subsidi

Para nelayan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, melaporkan kesulitan memperoleh BBM jenis solar subsidi dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pemerintah menyatakan stok masih aman, nelayan di lapangan mengalami hambatan saat membeli bahan bakar. Kendala utama berasal dari aturan distribusi yang kini lebih ketat.

Untuk dapat membeli solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), nelayan harus menunjukkan surat rekomendasi resmi dari dinas terkait. Tanpa dokumen tersebut, mereka tidak dapat mengakses BBM dengan harga subsidi. “Sekarang tidak bisa langsung beli. Harus ada surat rekomendasi. Kalau tidak, ya terpaksa beli di luar dengan harga lebih mahal,” ujar AN, salah satu nelayan Bandaran Kecamatan Tlanakan, Kamis, 07 Mei 2026.

Akibatnya, banyak nelayan terpaksa membeli solar dari pengecer yang menjual dengan harga lebih tinggi. Harga subsidi biasanya berkisar Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per liter, sedangkan di tingkat pengecer bisa mencapai sekitar Rp 10.000 per liter. “Kalo gak beli di pengecer ya gak dapat mas, meski mahal ya terpaksa saya beli, saya merasa aneh kenapa mereka yang bukan nelayan justru punya barcode pembelian ke SPBN dan itu pun dijual kembali eceran, sempat saya tanya malah jawabnya tersenyum, biasanya diangkut pake becak,” terangnya.

Di sisi lain, aparat penegak hukum menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di wilayah Pamekasan. Beberapa waktu lalu, polisi mengungkap kasus penyelundupan solar subsidi dalam jumlah besar yang diduga akan diperjualbelikan kembali secara ilegal. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pengetatan distribusi bertujuan memastikan BBM subsidi tepat sasaran.

Namun, di lapangan, kebijakan ini dinilai masih menyulitkan nelayan kecil yang belum terdaftar atau belum memiliki akses administrasi yang memadai. Nelayan menilai perlu evaluasi mekanisme distribusi agar tidak merugikan kelompok yang menjadi sasaran utama subsidi. “Tujuan subsidi itu membantu nelayan, tapi kalau aksesnya sulit, maka perlu ada perbaikan sistem agar lebih sederhana dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian melalui analis kebijakan muda Iska Fitra, yang membidangi BBM nelayan, menyebutkan dua kemungkinan terkait tukang becak yang membeli solar ke SPBN. Ia menambahkan bahwa bisa karena ada surat kuasa atau memang disalahgunakan. “Kebanyakan nelayan tidak punya surat rekomendasi untuk beli solar. Jadinya beli eceran, kalo mau ditelusuri sebenarnya pengecer solar yg menyalahi aturan. Karena dia menjual kembali, nanti kami akan sidak. Karena itu kolektif untuk nelayan, saya hanya bagian pengkoordinasian silakan untuk persyaratan perijinan urus ke dinas perikanan dan kelautan,” jelasnya.

Nelayan berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret, seperti penyederhanaan proses administrasi atau peningkatan pengawasan distribusi, sehingga kebutuhan BBM untuk melaut dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan terjangkau. Keadaan ini menyoroti pentingnya mekanisme distribusi yang transparan dan aksesibel bagi pelaku usaha kecil di sektor perikanan, agar bantuan subsidi dapat mencapai sasaran yang dimaksudkan.