Palembang dan Belanda Gelar Kerja Sama Virtual Banjir

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjajaki kerja sama virtual dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia untuk menanggulangi banjir di kota ini. Pertemuan berlangsung pada 7 Mei 2026.

Senior Climate Affairs and Water Management Officer Nur An‑Nisa Milyana menegaskan bahwa Belanda memiliki perhatian besar terhadap pengelolaan air, mulai dari pengendalian banjir hingga pengelolaan air minum. “Belanda memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir. Kami melihat ada peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama Pemerintah Kota Palembang,” ujarnya.

Dia menambahkan kesiapan Belanda untuk membantu Palembang mengatasi banjir dan genangan. “Pada intinya kita siap membantu Pemerintah Kota Palembang untuk menangani banjir dan berkolaborasi dengan Pemkot Palembang,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkot Palembang memaparkan beberapa penyebab utama banjir: kapasitas drainase yang terbatas, curah hujan tinggi, pengaruh pasang surut sungai, dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke saluran air.

Ratu Dewa berharap kerja sama tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peluang dukungan pendanaan. Ia menyambut baik peluang tersebut dan meminta seluruh OPD terkait segera menyiapkan langkah konkret agar pembahasan tidak berhenti di tahap diskusi.

“Terima kasih atas masukan dari Pemerintah Belanda dan Kementerian PUPR. Kami berharap ada percepatan dan tindak lanjut nyata dari pertemuan hari ini,” kata Ratu Dewa. Ia menuntut Bappeda, Dinas PUPR, DLH, Inspektorat, Bagian Hukum dan Kerja Sama, serta PDAM bergerak cepat menyusun langkah penanganan banjir secara terintegrasi.

“Penanggulangan banjir ini harus terintegrasi dengan seluruh stakeholder terkait. Karena itu saya minta ada progres nyata dan segera dieksekusi,” tegasnya.

Perbincangan ini menandai langkah awal potensi kolaborasi antara Palembang dan Belanda. Keberhasilan akan bergantung pada pelaksanaan konkret, koordinasi lintas lembaga, dan dukungan dana yang memadai.