Palembang Evaluasi KUR: Wali Kota Undang Bank dan Developer

Pemerintah Kota Palembang menegaskan tekadnya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memastikan akses modal bagi pelaku usaha kecil tetap lancar.

Wali Kota Ratu Dewa berencana mengundang perbankan dan pengembang (developer) untuk mengevaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertemuan dijadwalkan pekan depan, bertujuan memeriksa apakah program KUR sudah terserap maksimal oleh masyarakat tingkat bawah.

“Minggu depan kita akan mengundang perbankan dan developer untuk memastikan KUR-nya sudah berlangsung atau belum sampai ke masyarakat tingkat bawah,” ujarnya kepada wartawan Selasa (17 Maret 2026).

Dewa menekankan tidak ada hambatan administratif yang menghalangi warga dalam mendapatkan akses keuangan formal. Ia menilai pentingnya peran pengembang untuk memantau korelasi antara pengembangan kawasan pemukiman dan pertumbuhan usaha mikro di sekitarnya.

Program ini mendorong perbankan untuk lebih aktif melakukan “jemput bola” kepada pelaku usaha kecil potensial di wilayah tersebut. Akses modal yang mudah dianggap strategi utama pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Evaluasi nanti akan membahas kendala lapangan yang sering ditemui warga saat mengajukan pinjaman modal. Dengan mediasi langsung dari pemerintah kota, diharapkan ditemukan solusi atas hambatan dokumen atau persyaratan yang selama ini dirasa memberatkan pelaku usaha.

“Kita ingin memastikan sinergi ini berjalan nyata di lapangan. Perbankan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan modal usaha agar ekonomi kita terus bergerak,” tegasnya.

Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kota Palembang berharap angka penyaluran KUR pada tahun 2026 dapat meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem usaha yang mandiri dan kompetitif bagi warga Kota Palembang.

Ringkasan: Pemerintah Kota Palembang, di bawah kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa, akan mengadakan pertemuan dengan perbankan dan pengembang untuk menilai distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya memastikan akses modal mudah bagi usaha kecil, mengatasi hambatan administratif, dan meningkatkan penyaluran KUR tahun 2026 guna memperkuat ekonomi kerakyatan dan menurunkan kemiskinan.