Palembang Siap Pengerukan Sedimen, Perbaiki Drainase Banjir

Pemerintah Kota Palembang, lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda Litbang), mengungkap faktor-faktor yang memperparah banjir di kota ini. Masalah utama terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendung, di mana infrastruktur dan kondisi lingkungan belum mendukung aliran air. Akibatnya, saat hujan deras, genangan menjadi lebih parah.

Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Korlena, menjelaskan penyebab utama banjir: tingginya sedimentasi di aliran sungai. Sedimentasi membuat air sulit mengalir ke pompa yang seharusnya mengendalikan debit air. “Pompa di Bendung itu ada enam unit, namun tidak beroperasi maksimal karena aliran air terhambat sedimentasi. Debit air yang masuk ke pompa menjadi kecil,” ujar Korlena, saat diwawancarai, Kamis (23 April 2026).

Selain sedimentasi, Korlena menyoroti drainase yang sempit. Beberapa saluran air tidak mampu menampung debit air besar, terutama saat curah hujan tinggi. Ia juga menambahkan bahwa jembatan di sepanjang Sungai Bendung terlalu rendah. “Beberapa jembatan di kawasan Dempo hingga 10 Ilir posisinya terlalu rendah. Ditambah sedimentasi yang tinggi, aliran air jadi tidak lancar,” jelasnya.

Masalah ini menjadi bagian dari kajian program nasional yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pendanaan Bank Dunia. Program tersebut memberikan rekomendasi teknis untuk mengurangi risiko banjir. Rekomendasi tersebut mencakup pengerukan sedimentasi, perluasan dan pendalaman kolam retensi, serta perkuatan turap di sepanjang aliran sungai. Tujuannya agar air dari kawasan tangkapan DAS Bendung dapat mengalir lebih optimal menuju pompa.

Selain faktor teknis, Korlena juga menyinggung kerusakan infrastruktur. Salah satu contoh adalah tanggul atau bagian kolam retensi yang jebol, sehingga air meluap ke jalan. “Air yang seharusnya dipompa kembali justru meluap ke jalan karena ada yang jebol. Hal ini kadang tidak disadari masyarakat, padahal justru memperparah kondisi banjir,” katanya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Palembang melalui Bappeda Litbang terus melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program penanganan banjir. Upaya ini termasuk membantu penyelesaian persoalan lahan yang masih menjadi kendala. Proyek tersebut masih dalam tahap proses lelang dengan target penyelesaian pada 2027. Namun, pemerintah berharap pengerjaan dapat diselesaikan lebih cepat apabila seluruh tahapan berjalan lancar.

Artikel ini ditulis oleh Mutiara Helia Praditha, peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker.

Dengan kombinasi upaya teknis, perbaikan infrastruktur, dan dukungan dana nasional serta internasional, Palembang berupaya mengurangi dampak banjir di masa depan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sistem yang kompleks.