Pekukuhan‑Ngoro: Jalan Beton Cor Rp 2,98 Milyar, 77% Selesai

Di Kabupaten Mojokerto, jalan yang dikategorikan kurang mantap masih menempati 12,65% dari total panjang jalan setara 1.166,389 km. Pemerintah daerah sedang menanggulangi kondisi tersebut melalui rekonstruksi dan pelebaran di 24 titik strategis.

Salah satu proyek rekonstruksi yang menonjol adalah ruas jalan kabupaten Pekukuhan‑Ngoro sepanjang 526 meter. Awalnya aspal, kini diubah menjadi beton cor dengan lebar 7‑10 meter. Anggaran proyek ini mencapai Rp 2.981.152.000.

“Ruas Pekukuhan‑Ngoro progres rekonstruksi 77,626%. Selesai kontraknya kan 24 Juni. Jadi, sebelum tanggal itu sudah 100%,” terang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Yuni Laili Faizah kepada wartawan, Selasa (19 Mei 2026).

Jalan kabupaten di Mojokerto biasanya dibangun dengan beton cor. Tujuannya agar jalan lebih tahan lama, meminimalkan pemeliharaan, dan menyesuaikan dengan beban lalu lintas harian rata‑rata (LHR). Begitu pula ruas Pekukuhan‑Ngoro, yang banyak dilalui kendaraan bertonase tinggi dari Ngoro Industrial Park (NIP) dan sekitarnya.

“Di situ LHR sangat tinggi, bebannya juga cukup berat, kami sengaja buat konstruksinya yang sesuai kendaraan yang lewat di sana. Sehingga umur jalannya bisa lebih panjang, pemeliharaan lebih kecil,” jelas Yuni.

Data yang dihimpun dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto menunjukkan panjang jalan kabupaten bertambah 125,065 km menjadi 1.166,389 km, terbagi menjadi 430 ruas jalan. Dari jumlah itu, jalan kategori kurang mantap masih di angka 12,65% atau 147,601 km.

“Jalan mantap kami sudah di atas 80%. Harapan kami tahun ini lebih lagi.”

“Kami prioritaskan yang rusak berat atau butuh rekonstruksi, tahun ini 24 titik,” ungkap Yuni.

24 proyek rekonstruksi dan peningkatan jalan kabupaten tersebar di 13 kecamatan: 5 titik di Ngoro, 4 titik di Pacet, masing-masing 2 titik di Mojosari, Jatirejo, Kemlagi, dan Kutorejo, serta masing-masing 1 titik di Trawas, Pungging, Bangsal, Dlanggu, Jetis, Puri, dan Dawarblandong. Sedangkan untuk desanya antara lain Desa Pulorejo, Leminggir, Kutogirang, Lolawang, Wonodadi, dan lain‑lain.

Namun, kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) memaksa Pemkab Mojokerto melakukan efisiensi besar‑besar di berbagai sektor. Tahun ini, TKD mencapai Rp 316.030.227.000, meliputi dana alokasi umum (DAU) Rp 176.334.321.000, dana alokasi khusus nonfisik (DAK NF) Rp 12.158.473.000, dana desa (DD) Rp 42.904.945.000, serta dana bagi hasil (DBH) Rp 85.030.227.000.

Efisiensi ini menurunkan anggaran di berbagai bidang: TPP ASN sekitar Rp 30 miliar sehingga gaji 13 dihapus, kegiatan seluruh OPD dipangkas sekitar Rp 78 miliar, Dana Desa (DD) sekitar Rp 43 miliar, ADD sekitar Rp 15 miliar, DBHCHT sekitar Rp 10 miliar, serta perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Mojokerto di angka 27,98%.

Di tengah efisiensi, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra) memindahkan pusat pemerintahan (Puspem) dari wilayah Kota Mojokerto ke Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari. Lokasi ini memiliki lahan aset Pemkab sekitar 1 hektare, selebihnya tanah kas desa (TKD) dan milik masyarakat. Untuk pengadaan lahan sesuai kebutuhan sekitar 5 hektare, mereka mengalokasikan anggaran Rp 90 miliar dari APBD 2026. Pengadaan lahan ditangani DPRKP2 Kabupaten Mojokerto.

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dipangkas Rp 66 miliar dari usulan Rp 744 miliar menjadi Rp 678 miliar. Pemerintah menyebut anggaran tersebut masih di atas mandatory spending pendidikan 20%. Efisiensi terbesar di sektor pendidikan berdampak pada program rehabilitasi prasarana sekolah. Anggaran perbaikan fasilitas pendidikan tahun 2026 dipangkas dari Rp 60 miliar menjadi hanya Rp 2 miliar.

Dengan pengurangan tersebut, perbaikan prasarana pendidikan tahun ini hanya cukup untuk 7 sekolah, sedangkan tahun lalu rehabilitasi bisa menyentuh 70 sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengusulkan 606 sekolah agar menerima anggaran revitalisasi dari Kemendikdasmen. Dari jumlah itu, sekitar 20% dalam kondisi rusak berat.

Sekolah di Bumi Majapahit yang diusulkan menerima anggaran revitalisasi dari Kemendikdasmen meliputi 232 sekolah jenjang PAUD, 287 sekolah dasar (SD), serta 87 sekolah menengah pertama (SMP). Total anggaran yang dibutuhkan untuk rehab 606 lembaga pendidikan tersebut mencapai Rp 165 miliar.

Anggaran Bosda untuk SD dan SMP dipakai untuk pengadaan kain seragam gratis bagi 21.722 siswa. Meliputi 9.568 siswa dari 385 SD negeri, 901 siswa dari 33 SD swasta, 8.604 siswa dari 41 SMP negeri, serta 2.649 siswa dari 63 SMP swasta. Bosda jenjang PAUD digunakan untuk pengadaan alat peraga edukatif (APE). Terdapat 1.162 lembaga PAUD negeri maupun swasta di Kabupaten Mojokerto berupa TK, Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Efisiensi anggaran ini menimbulkan dampak signifikan pada berbagai program pemerintah daerah. Meskipun jalan kabupaten sudah lebih mantap, masih ada tantangan besar dalam pemeliharaan infrastruktur dan pendidikan. Pemerintah daerah terus berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan dana, sambil berfokus pada proyek-proyek yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.