Pemerintah Batalkan Pembelajaran Daring, Fokus Luring

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan rencana pembelajaran siswa secara daring di tengah krisis global. Keputusan ini diumumkan pada Senin, 23 Maret 2026 dan menegaskan bahwa pendidikan masih harus dilaksanakan secara luring.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK. Ia menegaskan bahwa pembelajaran offline tetap menjadi prioritas utama.

Pratikno menegaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah koordinasi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan Menteri Agama (Menag). Menurutnya, proses belajar harus semakin optimal dan tidak boleh menimbulkan learning loss.

Ia juga mengingatkan kembali arahan Presiden Prabowo yang diutarakan pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026. Situasi krisis global dipandang sebagai momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional.

Pratikno menyebut pernah ada diskusi mengenai metode hybrid antara daring dan luring. Namun, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian menyimpulkan bahwa pembelajaran daring tidak menjadi suatu urgensi saat ini.

Ia menambahkan, “Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno seperti dilansir oleh Kemenko PMK, dikutip Rabu, 25 Maret 2026.

Di sisi lain, ia menginstruksikan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan efisiensi di segala bidang. Perjalanan dinas nonesensial diminta dipangkas, pertemuan dan rapat dioptimalkan secara daring, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ujarnya.

Keputusan ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pendidikan sambil mendorong transformasi digital di sektor publik. Fokus tetap pada peningkatan mutu sekolah dan pelayanan publik yang lebih efisien, tanpa mengorbankan proses belajar siswa.