Pemerintah Pertimbangkan WFH Satu Hari Mingguan Implementasi

Di tengah upaya menghemat bahan bakar minyak, pemerintah sedang memikirkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu. Keputusan akhir masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa mayoritas kabinet sudah menyetujui wacana tersebut. Ia berkata, “Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama,” pada Rabu (25 Maret 2026).

Menanggapi situasi global, Tito mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan beberapa stimulus ekonomi, namun ia belum menjelaskan detailnya. “Tapi saya nggak nyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke bapak presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setelah Presiden mengambil keputusan, kebijakan akan diumumkan. “Setelah nanti Pak presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi atau Mensesneg, itu saya nggak tahu. Jadi, saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan,” jelas Tito.

Tito menegaskan bahwa jajaran pemerintah sudah siap menerapkan skema WFH. Ia mengingat pengalaman di era pandemi COVID‑19, ketika pemerintah tetap berjalan meski sebagian ASN bekerja dari rumah. “Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,” kata Tito.

Ia juga menyoroti bahwa pemerintah daerah banyak melakukan skema WFH selama pandemi. Namun, bagi kepala‑kepala daerah baru, Tito berencana memberikan arahan khusus. “Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” tambahnya.

Dengan latar belakang pengalaman pandemi dan persetujuan mayoritas kabinet, kebijakan WFH satu hari per minggu menunggu keputusan akhir dari Presiden. Jika disetujui, pemerintah akan segera mengumumkannya dan menyiapkan arahan bagi daerah, khususnya bagi pemimpin daerah baru, agar pelaksanaan tetap terkoordinasi dan layanan publik tidak terganggu.