Pemerintah Siapkan WFH Satu Hari Mingguan Setelah Lebaran

Pemerintah pusat berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam satu minggu setelah Lebaran, sebagai upaya efisiensi anggaran akibat kenaikan harga minyak yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah berjalan sejak sebelum pandemi. “Sebenarnya WFH satu hari dalam satu minggu sudah berlangsung dari sebelum-sebelumnya,” ujarnya pada Rabu, 25 Maret 2026.

Nasution menjelaskan bahwa hari kerja WFH yang sebelumnya ditentukan secara fleksibel kini akan kembali ditetapkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, bila pemerintah pusat memutuskan hari tertentu, OPD akan mengikuti keputusan tersebut. “Namun biasanya harinya kan tidak ditentukan, kemarin kita sampaikan tergantung kepada OPD masing-masing, apalagi ada pelayanan. Namun kalau misalnya harinya sudah diatur dalam satu hari kita akan mengikutinya,” tambahnya.

Di tingkat pusat, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), melainkan juga bagi perusahaan swasta dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya efisiensi waktu kerja di tengah harga minyak yang tinggi. “Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja,” kata Airlangga setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.

Airlangga menyatakan bahwa teknis pelaksanaan kebijakan ini sedang disiapkan. “Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda,” ujarnya. Ia belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaannya, menegaskan bahwa keputusan akan diambil setelah menilai situasi di Timur Tengah. “Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” jelasnya.

Menurut Airlangga, kebijakan WFH akan menurunkan penggunaan bahan bakar minyak secara signifikan. Ia memperkirakan pemerintah dapat menghemat sekitar 1/5 dari pengeluaran BBM harian. “Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” tambahnya.

Dengan mengurangi perjalanan ke kantor, pemerintah berharap dapat menekan biaya operasional sekaligus mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas kerja bagi pegawai dan mendukung pencapaian target penghematan energi nasional.