Pemerintah Sumbang Rp1,77 Triliun Biaya Avtur Haji

Perang antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung, dan ketidakpastian yang dihasilkannya mengganggu pasokan serta harga energi, termasuk avtur. Dampaknya terasa pada sektor penerbangan, di mana maskapai meminta kenaikan tarif tiket khusus jemaah haji.

Di tengah persiapan ibadah haji puluhan juta warga Indonesia, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa kenaikan biaya penerbangan terjadi menjelang penerbangan haji yang akan dilaksanakan akhir bulan depan. Ia menegaskan bahwa sepuluh hari terakhir menjadi periode krusial, karena tiba-tiba maskapai penerbangan haji meminta tambahan harga.

“Sepuluh hari lalu adalah sepuluh hari yang krusial buat kami karena Garuda minta perubahan harga dari jemaah haji waktu itu kita tanyakan Saudi juga, ini Garuda minta tambahan Saudi nggak ya? Eh ternyata Saudi juga minta tambahan, karena avturnya naik,” ujar Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, 15 April 2026.

Irfan memaparkan tambahan biaya yang diperlukan untuk mengakomodasi permintaan maskapai, maksimal sebesar Rp 1,77 triliun. Ia melaporkan langsung masalah ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari laporan tersebut, Presiden meminta agar penambahan harga yang terjadi tidak dibebankan kepada jemaah sama sekali. APBN akan menyerap beban tambahan tersebut.

“Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir Rp 1,77 triliun karena kita juga agak kelabakan ini. Maka kami lapor ke presiden apa yang terjadi. Dia bilang, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah. Ini komitmen presiden ke jemaah haji,” ujar Irfan.

Ketika ditanya dari pos mana APBN akan ikut menyerap tambahan biaya tersebut, Irfan mengaku belum tahu. Namun, ia menjamin anggarannya sudah ada. Saat ini pihaknya fokus untuk menyusun landasan peraturan agar dana tersebut bisa dicairkan.

“Sumbernya kita masih berdiskusi dengan teman-teman Kemenkeu juga utamanya terkait landasan hukumnya, tapi anggarannya yang jelas pasti ada. Tinggal kita mencari landasan hukumnya untuk gelontorkan anggaran itu. Sebentar lagi akan saya sampaikan sumber anggaran itu,” papar Irfan.

Permintaan maskapai Garuda dan Saudia dijelaskan secara terperinci. Garuda meminta kenaikan harga tiket sebesar Rp 7 juta per jemaah, sementara Saudia meminta tambahan US$ 485 atau sekitar Rp 8,29 juta per jemaah (kurs Rp 17.100).

“Garuda hitungnya mereka minta tambahan Rp 7 juta sekian per jemaah, dan sementara Saudia minta US$ 485 per jemaah tambahan,” ungkap Irfan.

Angka Rp 1,77 triliun yang diungkapkan adalah perhitungan maksimal, bisa jauh lebih rendah. Namun, Irfan menegaskan bahwa angka tersebut belum tentu direstui sesuai permintaan, karena pihaknya masih berunding dengan maskapai agar kenaikan harga tidak sebesar yang diminta.

Semua dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi terkini, misalnya saja melihat harga avtur. Sejauh ini harga minyak mentah masih fluktuatif. “Dan tentu kita tidak akan minta sekian juga dituruti karena kita akan melakukan perundingan ini yang bener berapa anggarannya, Rp 1,77 triliun adalah angka yang bisa maksimal diajukan, nanti akan kita dirundingkan lagi sebenarnya berapa yang harus ditutup oleh kita. Insyaallah ada kemungkinan ada bisa turun lagi. karena mereka berdasarkan pada harga avtur, kan sekarang harga avtur kan turun. Mereka ajukan ini saat sebelum gencatan senjata, pada saat angka harga minyak sedang berada di titik puncaknya,” papar Irfan.

Perubahan tarif ini menambah beban administratif bagi kementerian, namun tetap diharapkan tidak memengaruhi biaya bagi jemaah. Dengan adanya dukungan APBN, pemerintah berusaha memastikan bahwa biaya tambahan tidak menambah beban bagi para pelajar haji. Kementerian Haji dan Umrah akan terus memantau perkembangan harga avtur dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan.

Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menanggapi dinamika global yang memengaruhi sektor penerbangan. Meski situasi masih belum pasti, langkah ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan ibadah haji tanpa menambah beban finansial bagi jemaah. Dengan adanya perundingan yang terus berlangsung, pemerintah berharap dapat menyesuaikan tarif secara adil dan transparan, sehingga jemaah tetap dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang.