Pemerintah Tambah 60 Ribu Sekolah, Rp 76 T, Fokus IFP

Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengumumkan tambahan 60 ribu satuan pendidikan yang akan direvitalisasi. Ia mengatakan, “Insya Allah revitalisasi akan ditambah 60 ribu satuan pendidikan. Nilainya sekitar Rp 76 triliun.”

Pengumuman tersebut disampaikan saat ia meresmikan program revitalisasi di Kabupaten Banyumas, di Pendopo Sipanji Purwokerto pada hari Sabtu, 25 April 2026. Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 14 triliun dalam APBN 2026 untuk 11.744 satuan pendidikan. Anggaran tambahan masih menunggu persetujuan akhir dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri menjelaskan bahwa bantuan perangkat digital berupa Interactive Flat Panel (IFP) akan ditingkatkan. “Jika pada 2025 setiap sekolah mendapat satu unit, maka pada 2026 akan ditambah menjadi 2 hingga 3 unit per sekolah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa usulan tambahan anggaran sudah disetujui, tinggal proses final.

Mu'ti juga menegaskan pentingnya penggunaan IFP sesuai tujuan. Ia mengingatkan contoh viral di mana IFP dipakai karaoke di sekolah. “Waktu awal IFP dikirim, ada yang kirim video ke saya, dipakai karaoke di sekolah. Karaokenya di sekolah pakai peluk-pelukan begitu, viral itu ternyata yang peluk-pelukan itu guru yang suami istri bertugas di sekolah yang sama. Walaupun yang bersangkutan sudah minta maaf, ini jadi pelajaran untuk kita semua,” tegasnya. Ia menekankan fasilitas harus mendukung proses pendidikan, bukan kegiatan di luar tujuan utama.

Program lain yang ditingkatkan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Pada tahun 2025, penerima PIP mencapai 19 juta siswa. Tahun ini, jumlahnya naik menjadi 19,6 juta. Lebih menarik, untuk pertama kalinya siswa taman kanak-kanak (TK) akan menerima bantuan PIP sebesar Rp 450 ribu per tahun, dengan total penerima mencapai 888 ribu anak. “Ini sejarah baru, murid TK untuk pertama kali mendapatkan PIP,” ungkapnya.

Insentif bagi guru honorer juga mengalami kenaikan. Sebelumnya, guru honorer menerima Rp 300 ribu per bulan. Kini, insentif naik menjadi Rp 400 ribu dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

Dalam hal kesehatan dan karakter siswa, Menteri menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan, “Kalau ada yang bilang MBG tidak ada hubungannya dengan pendidikan, itu tidak benar. Justru sangat terkait, terutama dalam membangun kebiasaan hidup sehat.” Ia menyebutkan bahwa hingga Maret 2026, 93 persen siswa telah menerima manfaat MBG, dan kini diperkirakan sudah mencapai 95 persen.

Program lain yang didorong adalah budaya sekolah asri, yang menekankan aman, sehat, resik, dan indah. Pendekatan yang digunakan bersifat humanis, partisipatif, dan promotif. Selain itu, pemerintah bersama enam kementerian lain mulai membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Mu'ti menilai paparan berlebihan terhadap dunia digital dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan konsentrasi anak. Ia berkata, “Attention span anak-anak kita sekarang sangat pendek. Ini jadi tantangan serius dalam proses pembelajaran.” Ia juga mengutip penelitian yang menunjukkan dampak negatif media sosial, mulai dari gangguan mental hingga peningkatan risiko perilaku berbahaya pada anak muda. “Karena itu kami harus mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini,” pungkasnya.

Program revitalisasi, peningkatan IFP, PIP, insentif guru, MBG, dan regulasi media sosial mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan tambahan anggaran dan kebijakan baru, diharapkan sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang lebih baik, aman, dan mendukung perkembangan karakter siswa.