Pemerintah Teguhkan Pengawasan Jemaah Haji Ilegal Kini

Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI, menegaskan bahwa masih ada calon jemaah haji ilegal yang berusaha berangkat ke Arab Saudi tanpa visa resmi. Ia menilai pengawasan kini lebih ketat dibandingkan beberapa tahun lalu.

Dikarenakan temuan Satgas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural, puluhan calon jemaah ilegal telah berhasil dijaring. Satgas sebelumnya menyebut sudah menangkap sekitar 80 orang yang nekat berangkat tanpa prosedur resmi.

“Ini satu yang saya akan sampaikan. Sekarang ini sudah lebih baik. Pertama dari imigrasi yang ada di negara kita. Komunikasi Kementerian Haji sudah bagus dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan),” kata Cucun saat diwawancarai di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Minggu, 10 Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini memperketat proses penyaringan sejak bandara keberangkatan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi pembatas awal agar calon jemaah tanpa visa haji tidak bisa lolos menuju Arab Saudi.

“Dulu itu tidak ada pelibatan Kementerian Kumham, dulu masih Kumham, ada Dirjen Imigrasi untuk menjadi barrier (penghalang), menjadi pembatas screening tahap awal di bandara-bandara, (seperti di bandara) Soekarno-Hatta, di Bandara Juanda,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa koordinasi antara Kementerian Haji dan Kementerian Imipas kini berjalan lebih baik. “Karena itu, calon jemaah yang tidak mengantongi visa haji dipastikan akan terdeteksi sejak awal. Kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, ter-screening,” ungkapnya.

Menurut Cucun, sistem pengawasan terbaru menjadi bagian dari perbaikan tata kelola haji yang terus dilakukan pemerintah. Ia memastikan kasus-kasus lama terkait jemaah ilegal akan semakin sulit ditemukan. “Inilah perbaikan-perbaikan ini sekarang sudah berjalan. Jadi tidak kejadian-kejadian yang lama pasti tidak akan ditemukan,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada potensi calon jemaah masuk ke Arab Saudi melalui negara ketiga. Namun, menurutnya, pemerintah Saudi kini juga memperketat akses masuk ke wilayah Tanah Suci. “Kecuali kalau mereka masuknya melalui negara lain, datang ke Saudi, di sana juga tidak bisa ter-screening lagi nanti,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh jemaah resmi kini wajib memiliki dokumen khusus untuk bisa masuk ke wilayah Makkah. Jemaah reguler diwajibkan memiliki kartu Nusuk, sementara petugas harus mengantongi tasreh dukhul atau surat izin masuk Tanah Suci. “Kalau tidak punya tasreh dukhul, surat untuk masuk ke Tanah Suci, kalau jemaah kan punya kartu Nusuk, kalau petugas-petugas punya tasreh dukhul, ini enggak bisa masuk sekarang,” tuturnya.

Cucun menambahkan, penguatan pengawasan dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, mulai dari kepolisian hingga pihak imigrasi. Ia menilai langkah tersebut membuat potensi keberangkatan jemaah ilegal bisa diantisipasi lebih awal. “Jadi Kementerian Haji dan Umrah sudah koordinasi dengan kepolisian, sudah koordinasi dengan imigrasi, ini sudah bagus. Jadi sudah terantisipasi sejak awal,” pungkasnya.

Ia mengapresiasi adanya perbaikan pelayanan keberangkatan jemaah haji di BIJB Kertajati. Menurutnya, persoalan antrean dan lamanya proses menuju boarding yang sempat ia soroti tahun lalu kini sudah jauh lebih baik.

“Cucun mengatakan, evaluasi yang dilakukan setelah musim haji tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Salah satu yang diperbaiki yakni alur perjalanan jemaah dari asrama haji menuju area keberangkatan di bandara,” kata Cucun kepada pihak media saat melepas jemaah haji kloter 24 di BIJB Kertajati, Minggu, 10 Mei 2026.

Ia mengungkapkan, pada musim haji sebelumnya banyak jemaah yang datang ke bandara terlalu dekat dengan waktu boarding. Kondisi itu membuat para jemaah, terutama lanjut usia, kelelahan karena harus membawa barang bawaan dalam waktu terbatas. “Jadi jemaah dipaksakan datang sudah pada waktu mau boarding, apalagi di malam hari, tas yang dibawa ini mereka sudah nenek-nenek segala macam,” ujarnya.

Menurut Cucun, kondisi tersebut kini sudah diantisipasi oleh petugas bandara maupun petugas haji dari Kementerian Agama di tingkat kabupaten dan provinsi. Ia menyebut proses keberangkatan saat ini berjalan lebih tertata dan nyaman bagi jemaah. “Nah ini semua diantisipasi akhirnya para petugas bandara, kemudian juga petugas haji yang ada dari kantor Kementerian Haji yang di kabupaten, kantor Kementerian Haji di provinsi sudah bekerja semua dan sudah enggak ditemukan lagi,” tuturnya.

Alur keberangkatan kini lebih lancar. Jemaah tidak lagi mengalami kelelahan berlebihan saat hendak naik pesawat. “Sekarang lancar, turun bus, naik ke atas sudah lancar semua, jemaah tidak lelah semuanya,” katanya. Ia juga memastikan ketepatan waktu keberangkatan tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. “Sudah lebih tepat waktu, karena estimasi waktunya sudah bagus,” ungkapnya.

Di sisi lain, Cucun menyoroti sejumlah catatan yang masih akan menjadi perhatian DPR RI selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Salah satunya terkait penempatan jemaah di kamar hotel di Tanah Suci. “Yang pasti kita akan berpedoman, berpatokan pada hasil Panja ini semua. Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati 4 orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari 4 orang? Nah, ini kita akan melihat nanti,” ucapnya.

Menurutnya, penambahan kapasitas kamar masih bisa dimaklumi apabila kondisi kamar memang luas dan layak ditempati. Namun, DPR akan mengevaluasi jika penumpukan jemaah dilakukan di kamar sempit. “Kalau emang kamarnya luas ya tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ini karena dipaksakan, kamarnya sempit, kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat,” katanya.

Cucun juga menyinggung soal keluhan katering yang mulai muncul dari para jemaah. Meski kualitas makanan belum menjadi sorotan, ia menyebut adanya kejenuhan menu karena makanan yang disajikan kurang variatif. “Masih ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya. Bukan kualitas belum kita lihat, kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif,” ujarnya.

Ia menilai lidah jemaah Indonesia masih membutuhkan penyesuaian dengan makanan di Arab Saudi. Karena itu, variasi menu dinilai penting agar jemaah tetap nyaman selama menjalankan ibadah. “Nanti itu akan kita bahas dalam evaluasi yang kami akan mengumpulkan semua stakeholder PPIH yang ada di Tanah Suci maupun di tanah air,” pungkasnya.

Perubahan ini menandai langkah pemerintah dalam menanggapi masalah jemaah haji ilegal dan meningkatkan efisiensi proses keberangkatan. Koordinasi lintas lembaga, peningkatan screening di bandara, serta evaluasi berkelanjutan terhadap fasilitas dan layanan di Tanah Suci menjadi fokus utama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keberangkatan haji akan menjadi lebih aman, teratur, dan memuaskan bagi para jamaah.